Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Rapat Dengar Komite III DPD RI, KIPEM Mencuat – kabarbali.id
kabar Utama Kabarbali.id

Rapat Dengar Komite III DPD RI, KIPEM Mencuat

kabarbali.id (DENPASAR)  – Rapat dengar pendapat antara komite III DPD RI bersama tokoh masyarakat digelar pada Rabu (28/2) membahas masalah pungutan di desa pakraman.

Sejumlah pendapat mengemuka seperti pungutan yang tanpa dasar hukum positif masuk dalam kriteria pungutan liar (pungli). Sedangkan dana punia yang sifatnya sukarela diizinkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof I Made Arya Utama mengatakan, di dalam penegakan hukum, pungutan dibagi menjadi dua, yaitu pungutan yang memaksa (pungli), dan pungutan dengan sukarela atau dikenal punia.

Baca Juga : Menerka Wakil Jokowi Di Pilpres 2019

Pungutan yang bersifat memaksa harus kuat payung hukumnya, seperti mesti diatur di dalam Perda desa pakraman.

“Kuncinya, semua keuangan harus transparan, penggunaan tidak transparan itulah menjadi sumber masalahnya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama anggota komite III DPD RI terkait saber pungli di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

“Sepanjang aparat desa bertindak menurut hukum, mereka akan dilindungi oleh hukum, hukum lah yang bertanggung jawab. Namun, begitu seseorang tidak bertindak menurut hukum, itu akan menjadi tanggung jawabnya pribadi,” terangnya.

image/IST

Anggota DPD RI dapil Bali, IGN Arya Wedakarna MWS III mengusulkan agar sementara bentuk iuran diganti menjadi dana punia agar prajuru di desa pakraman tidak tersangkut masalah hukum.

“Dana punia untuk pecalang, dana punia untuk tri kahyangan desa, apapun itu. Kalau dana punia itu tidak salah karena bertujuan untuk kebudayaan, ritual, agama,” ujar Wedakarna.

Nyoman Sucitrawan, dari Kejaksaan Negeri Karangasem mengatakan, yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait pungutan-pungutan di desa pakraman.

Lanjutnya, sampai saat ini di Karangasem belum ada prajuru yang ditangkap terkait pungli.

Sucitrawan menuturkan sebaiknya desa pakraman tidak memungut uang pada kramanya, namun meminta punia yang bersifat sukarela.

“Kami sebenarnya ingin melindungi prajuru karena kami tidak ingin desa pakraman diobrak-abrik. Kalau belum ada payung hukumnya, lakukankah dalam bentuk donasi atau punia,” tuturnya.

Dikatakannya, dasar kerja dari Kejaksaan adalah hukum positif.

Ia menyebutkan pemungutan Kipem, jelas-jelas di dalam administrasi kependudukan sudah dilarang dan jelas-jelas ada sanksinya.

“Jelas pungutan yang tidak resmi ya pungli, apabila memungut akan dikenakan ancaman hukuman enam tahun, dan atau denda Rp 75 juta,” sebutnya.

Ia menyatakan setuju dan mengapresiasi pararem-pararem yang dibuat desa pakraman, namun harus tetap dikaji dengan matang, supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tambahnya, Kejaksaan tidak akan memproses hukum jika bentuknya berupa punia.

“Kita tidak akan masuk kalau memungut dalam bentuk punia sukarela, kalau sudah ditetapkan nilainya itu artinya pungli, itu dilarang,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengharapkan perlu kerjasama dan kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat desa pakraman.

Diperlukan juga penyamaan persepsi mengenai pungutan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di desa pakraman.

Ia mengatakan di Karangasem, tidak ada Pungli yang dilakukan oleh prajuru desa karena prajuru dalam memungut pasti berdasarkan pararem atau awig-awig dari desa pakraman tersebut.”Kalau ada memungut diluar ketentuan-ketentuan tersebut, itu preman,” tandasnya.

Hasil Paruman Jadi Payung Hukum

Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengatakan berdasarkan hasil Pesamuan Agung 2017 sudah ada ketentuan tentang pungutan atau punia.

“Terdapat beberapa unsur pungutan yang wajib dipenuhi, yaitu, subyeknya merupakan desa pakraman, objek pungutan jelas siapa, besarannya wajar serta harus dilaporkan ke MUDP, dan wajib dipertanggung jawabkan dalam paruman desa pakraman,” terang Jero Gede.

Jero Bendesa Denpasar mengatakan pelaksanaan terkait pungutan di Desa Pakraman Denpasar berdasarkan keputusan MUDP sehingga ada dasar hukum bagi prajuru dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pihaknya melakukan pungutan sesuai dengan keputusan paruman MMDP Denpasar, terkait pungutan terhadap tanda bukti lapor diri di Desa Pakraman Denpasar, tambahnya, akan digunakan untuk keamanan dan jika terjadi apa-apa pada krama, maka menjadi tanggung jawab Desa Pakraman, dan diambil dari iuran tanda bukti lapor diri.

“Terhadap hasil paruman MMDP Kota Denpasar, itulah yang kami jadikan payung hukum terkait dengan pemungutan, yang istilahnya untuk jagabaya dan pemahayu jagat,” kata Jero Bendesa. Menurutnya, nilai yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara parajuru banjar dengan krama desa pakraman, dan diambil setiap bulan digunakan untuk kepentingan banjar. Semua dana yang masuk tercatat dalam administrasi, dan wajib ada KTP dan tandatangannya. (*)

Bahas Pungli- Suasana rapat dengar pendapat anggota komite III DPD RI terkait saber Pungli di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (28/2).

Sumber : Tirbun Bali

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.