Sekjen Peradi, Yang Dilakukan Fredric Murni Tindak Pidana – kabarbali.id
HuKrim Kabarbali.id

Sekjen Peradi, Yang Dilakukan Fredric Murni Tindak Pidana

Kabarbali.id (Denpasar) – Tindakan yang dilakukan oleh Fredric Yunadi, SH., eks dari penasihat hukum Setya Novanto dalam perkara e-KTP murni merupakan sebuah tindak pidana. Demikian ungkapan dari Sekretaris Jenderal Dewan  Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Juniver Girsang, SH., Hasanuddin Nasution, SH.

Menurutnya, kejadian tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kode etik advokat. Dia mengungkapkan jika kode etik dan tindak pidana, apalagi tindak pidana khusus, merupakan dua hal yang berbeda.

Baca Juga : Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Kapolres Badung Nyatakan Siap Amankan Pemilu Serentak di Bali

Pernyataan tersebut ditegaskan Hasanuddin Nasution usai mendapingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi Denpasar versi I Wayan Purwitha, SH di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Jumat, 19 Januari 2018.

Dari Kiri: Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum., Hasanuddin Nasution, SH., I Made Suardana, SH., MH., dan I Wayan Purwitha, SH., MH. BNN/RSN. Image/ist

“Jangan seseorang selama hidupnya dia dianggap menjalankan profesi. Jangan orang minum kopi di warung dianggap dia menjalankan profesi. Dia menjalankan profesi itu kalau nyata-nyata dia mendampingi atau dia berdiskusi dengan kliennya di suatu tempat. Tapi kalau dia bekerja sama dengan orang untuk mengatur supaya  begini-begono, itu namanya dia membuat siasat dan membuat siasat itu adalah dosa,” terang Hasanuddin Nasution.

Dirinya juga meminta untuk mempercepat proses hukumnya. “Kalau saya mengatakan, ini (tindak pidana yang dilakukan Fredric-red) dipercepat, tidak ada kaitannya  dengan kode etik,” tegas Hasanuddin Nasution.

Dia juga mengeritik rekan-rekannya di Peradi (versi lainnya) yang membela Fredric karena menilai Fredric menjalankan profesi advokat, sebagai tindakan yang kelewatan.“Teman-teman saya di Peradi itu yang kelewatan. Kode etik dan tindak pidana, apalagi tindak pidana khusus, itu dua hal yang berbeda,” tegasnya berulang-ulang.

Disisi lain, penuturan Ketua Umum DPC Denpasar Peradi I Wayan Purwitha, SH menambahkan, PKPA kali ini diikuti sebanyak 34 calon advokat. Meraka akan menjalani pendidikan selama 1,5 bulan. (GDE/FAJ/rls/rsn)

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.