DENPASAR, KABARBALI.ID – Wakil Menteri Investasi/Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/11). Keduanya membahas penguatan tata kelola investasi dan penertiban penanaman modal asing (PMA) yang selama ini dinilai banyak menimbulkan persoalan teknis di daerah.

“Kita harus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tapi memberi kontribusi nyata bagi daerah dan negara,” tegas Todotua Pasaribu.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya konsolidasi cepat antara pemerintah pusat dan Provinsi Bali dalam pelayanan perizinan, terutama yang berbasis Online Single Submission (OSS).

Bali Akan Miliki Desk Khusus Perizinan

Todotua memastikan pemerintah pusat akan membuka desk khusus perizinan untuk Bali. Desk ini akan menjadi kanal koordinasi pusat–daerah, termasuk percepatan penertiban izin yang kerap tidak sesuai kondisi faktual di lapangan.

Gubernur Koster Tegas: Investasi di Bali Harus Dikendalikan dan Tidak Boleh Serobot UMKM

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut langkah BKPM dan menegaskan bahwa saat ini Bali berada pada fase penting pengendalian investasi.

Menurutnya, banyak izin yang masuk lewat OSS justru tidak sesuai fakta di lapangan dan menyerobot ruang usaha masyarakat lokal.

“Tidak benar kalau pemilik rental motor orang asing. Ada juga kapasitas restoran yang diizinkan sekian kursi, tapi di lapangan jauh lebih banyak. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.

Tiga Aturan Besar Pengendalian Investasi ala Koster

Koster menegaskan tiga garis utama pengendalian investasi di Bali:

1. Evaluasi investasi minimal di atas Rp10 miliar
2. Melindungi UMKM dari serbuan modal besar
3. Melarang investasi yang mengalihfungsikan lahan produktif, terutama sawah

“Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi. Kalau dibiarkan, 10 tahun lagi ekosistem rusak dan sumber pangan terancam,” ujarnya.

Vila Ilegal & Pajak Bocor: Koster Sebut Akan Ada Sanksi Tegas

Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang tidak membayar pajak dan merugikan pelaku usaha lokal yang tertib.“Tidak adil. Saya akan tindak tegas yang nakal dan mendukung yang taat,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat-daerah, termasuk melalui Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD dan Pemprov Bali.

“Inilah cara memastikan investasi tidak mengambil jatah masyarakat lokal,” jelasnya.Sebagai tindak lanjut, Koster akan menerbitkan Surat Edaran (SE) baru untuk memperkuat pengendalian investasi nakal.

“Kita butuh investasi, tetapi yang benar,” tegasnya. Pertemuan di Jayasabha ditutup dengan kesepahaman memperkuat sinergi pusat–daerah agar investasi yang masuk ke Bali lebih bersih, tertib, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (Rls/Kab).