Redaksi
Jumat, 27 Februari 2026 08:30 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali bersiap melakukan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mengawal adopsi Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mempercepat layanan publik serta transparansi data.
Hal ini terungkap dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Koster menyebut, integrasi teknologi ini adalah kunci untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif di Pulau Dewata.
“Ini dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, sekaligus menjalankan transparansi data bagi masyarakat luas,” ujar Gubernur Koster.
Sikat ‘Salah Sasaran’ Bansos Lewat AI
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan, yang turut hadir dalam rapat tersebut menekankan bahwa adopsi DPI dan AI sesuai Perpres Nomor 83/2025. Salah satu fokus utamanya adalah reformasi bantuan sosial (Bansos).
Dengan sistem ini, data penerima akan diverifikasi secara otomatis melalui pertukaran data lintas sektoral. Hasilnya, kesalahan inklusi (orang kaya dapat bantuan) dan eksklusi (orang miskin terlewat) bisa diminimalisir.
“Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Skemanya on-demand atau pendaftaran terbuka, sehingga penyaluran G2P (Government to Person) benar-benar efektif,” tegas Luhut.
Bukan Cuma Bansos, OSS Hingga Pajak Ikut Dipoles
Penerapan DPI dan AI ini tidak hanya menyasar urusan perut rakyat, tapi juga iklim investasi. Targetnya meliputi:
• Perizinan OSS: Integrasi layanan Pemda dan Pusat agar izin usaha makin kilat.
• Efisiensi Belanja: Penggunaan E-Katalog dan E-Budgeting untuk mencegah kebocoran anggaran.
• Penerimaan Negara: Penguatan sistem SIMBARA hingga Coretax melalui digitalisasi.
Luhut menargetkan sistem canggih ini rampung pada Oktober mendatang. Secara nasional, sebanyak 200 Kabupaten/Kota akan melakukan launching serentak dengan target 200-250 juta penduduk sudah terdigitalisasi.
Infrastruktur Digital Pendukung Pariwisata
Sebagai pemimpin daerah tujuan wisata dunia, Gubernur Koster juga mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan infrastruktur digital sebagai prioritas. Menurutnya, Bali harus tetap menjadi pilihan utama wisatawan dengan dukungan layanan publik yang modern dan transparan. (Rls-Kab).,
