KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Di balik deretan prestasi makro, Bupati Klungkung I Made Satria memberikan catatan kritis terhadap sejumlah masalah mendasar di Kabupaten Klungkung, terutama terkait ketimpangan infrastruktur dan krisis air bersih di wilayah kepulauan.
Dalam sidang penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 di DPRD Klungkung, yang dipimpin ketua DPRD Anak Agung Gde Anom, Senin (25/3/2026), Bupati mengakui kualitas jalan menuju destinasi wisata di Nusa Penida masih memerlukan perbaikan signifikan agar setara dengan wilayah daratan.
“Kami menyadari LKPJ ini adalah cermin jujur. Masih ada persoalan pengelolaan sampah yang overload di TPA Sente, serta masalah air minum di Nusa Penida akibat keterbatasan sumber air tanah karst,” kata Made Satria.
Untuk membiayai pembangunan yang masif, Bupati telah merumuskan langkah berani, yakni restrukturisasi organisasi dengan memisahkan urusan pendapatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
“Kami berencana memisahkan urusan pendapatan agar lebih fokus, mandiri, dan profesional dalam menggali potensi pajak serta retribusi secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Klungkung berkomitmen menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penguatan modal. BUMD diharapkan menjadi “mesin pertumbuhan ekonomi baru” melalui tata kelola aset daerah yang profesional.
Pada tahun 2025, pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari pemeliharaan Jembatan Kuning (Ceningan-Lembongan) hingga peningkatan jalan di berbagai pelosok desa
. Ke depan, fokus tetap pada pemerataan infrastruktur inklusif dan percepatan transformasi digital pelayanan publik.
“Semoga sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi Klungkung yang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya di akhir sidang yang dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom tersebut.
Sidang juga dihadiri unsur anggota DPRD Klungkung, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra dan unsur Forkompinda Klungkung. (Sta-Kab).