Redaksi
Jumat, 27 Maret 2026 09:49 WITA
.
2 menit membaca
TABANAN, KABARBALI.id – Fenomena kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali masih menjadi rapor merah yang menuntut perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, mendorong langkah konkret lintas sektor untuk mempercepat perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya advokasi Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali untuk memastikan hak anak terpenuhi secara utuh.
Dalam pemaparannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menyoroti beragam ancaman yang mengintai anak-anak di Bali, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran. Ia menegaskan bahwa angka kekerasan yang masih tinggi menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan di tingkat akar rumput.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program di atas kertas, tetapi sebuah gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali,” tegas Ny. Seniasih di hadapan pemangku kepentingan di Tabanan.
Ia juga memberikan catatan khusus mengenai minimnya edukasi perlindungan diri pada anak. Menurutnya, anak-anak harus mulai diajarkan mengenai batasan tubuh sejak dini agar mereka mampu mengenali potensi bahaya di lingkungan sekitar.
Selain kekerasan fisik dan seksual, Forum PUSPA juga mencermati tantangan baru di era digital, yakni pengaruh media sosial yang kompleks serta praktik perkawinan anak yang masih terjadi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi faktor penghambat tumbuh kembang anak yang sehat.
Untuk itu, Ny. Seniasih mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk menciptakan ekosistem yang aman. “Keluarga adalah benteng utama. Lingkungan yang aman dan sehat sangat menentukan kualitas generasi masa depan Bali,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Bali yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Tanpa anggaran dan perencanaan yang matang, kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sulit untuk diimplementasikan secara berkelanjutan. (Rls-Kab).
