Redaksi
Rabu, 22 Oktober 2025 15:14 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur sekaligus Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10/2025).
Kegiatan nasional yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini diikuti seluruh kepala daerah secara serentak, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster yang menghadiri kegiatan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Bali, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali saja, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” ujar Gubernur Koster.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi terbesar penerima KUR secara nasional.
Dari total 800.000 debitur di seluruh Indonesia, sebanyak 103.000 debitur berasal dari Bali dengan total nilai pinjaman mencapai Rp8 triliun.
Adapun sektor usaha penerima KUR di Bali didominasi oleh perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan lokal seperti kain endek, kriya kayu, dan kerajinan khas Bali lainnya.
Besaran pinjaman yang disalurkan pun bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta, dengan tingkat kredit macet (NPL) yang sangat rendah, yakni sekitar dua persen.
“Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha di Bali cukup tinggi. Mereka memanfaatkan pinjaman dengan baik untuk meningkatkan produktivitas,” tambah Koster.
Gubernur Koster juga menekankan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi Bali, agar tidak semata bertumpu pada sektor pariwisata.
Menurutnya, keberhasilan penyaluran KUR dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal dan desa adat.
“Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor-sektor potensial lainnya, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud,” ujarnya.
Melalui program KUR, Pemprov Bali berharap semakin banyak pelaku usaha kecil di daerah pedesaan yang mampu berkembang, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) — yang sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan.
Program ini merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029.
Airlangga menjelaskan, KPP ditujukan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah oleh pelaku UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah menyediakan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM (sisi suplai) dan Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh masyarakat (sisi permintaan).
“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur mendorong kontraktor daerah membangun rumah bagi masyarakat. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tegas Airlangga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel, menambahkan bahwa pelaksanaan KPP didasarkan pada Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.
Program ini diharapkan menjadi instrumen strategis penyediaan hunian layak sekaligus penggerak ekonomi di daerah.
“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan agar masyarakat memiliki rumah layak huni sekaligus menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi,” jelasnya.
Dengan hadirnya KUR dan KPP, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi antara pembiayaan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kedua program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses permodalan bagi UMKM, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak, terjangkau, dan produktif secara ekonomi. (Rls/Kab).
