Redaksi
Kamis, 4 Desember 2025 13:10 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV PHRI BPD Bali Tahun 2025 yang mengusung tema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi” di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).
Dalam sambutannya, Koster menegaskan pentingnya soliditas sektor pariwisata. Ia menyoroti masih adanya pelaku usaha yang berjalan sendiri-sendiri meski tantangan pariwisata semakin kompleks.
> “Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi. Saya akan tegas di periode kedua ini,” ujar Koster.
Ekonomi Bali Menguat, Pariwisata Jadi Penopang Utama
Koster memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan penguatan ekonomi Bali:
Pertumbuhan ekonomi tembus 5,48%, naik menjadi 5,88% pada Triwulan III.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 3,7%.
Pengangguran berada di level sangat rendah, 1,7%.
Kontribusi Bali terhadap pariwisata nasional mencapai 54,5% dengan kedatangan wisatawan mencapai 6,3 juta orang.
Ia menekankan bahwa pariwisata Bali tidak boleh mengabaikan akar budaya yang menjadi kekuatannya.
“Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali,” tegasnya.
Aturan Tata Ruang, Sampah, dan Kemacetan Disorot
Dalam arah kebijakannya, Koster kembali menekankan pengendalian alih fungsi lahan. Ia menegaskan tidak ada lagi lahan produktif—terutama sawah—yang boleh dijadikan hotel.
Ia juga meminta hotel dan restoran terlibat aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung strategi pengurangan kemacetan di kawasan wisata.
“PHRI harus menjadi pelopor dalam menjamin pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.
Kemenparekraf: Bali Menyumbang 50% Wisman Indonesia
Staf Ahli Menparekraf, Masruroh, menyebut kontribusi Bali sangat dominan dalam pariwisata nasional.
“Bali menyumbang sekitar 50% wisatawan mancanegara Indonesia. Peran PHRI sangat besar menjaga standar layanan dan kualitas destinasi,” ujarnya.
Ia menyoroti fenomena sharing economy yang memperluas pilihan wisatawan namun membutuhkan penataan adil terkait izin dan pajak.
Masruroh juga mendorong PHRI memperkuat SDM, digitalisasi hospitality, penyusunan peta jalan pariwisata berkelanjutan, dan panduan pengelolaan pariwisata nasional.
PHRI Nasional Soroti Akomodasi Ilegal Asing
Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, mengapresiasi PHRI Bali yang dianggap sebagai tulang punggung organisasi nasional.
Ia menegaskan mayoritas akomodasi resmi di Bali justru dimiliki pengusaha lokal, sedangkan akomodasi tidak berizin mayoritas dikelola pihak asing melalui platform sharing economy.
“Ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut persaingan sehat, legalitas, dan penerimaan pajak daerah,” kata Hariyadi.
Ia mendukung percepatan digitalisasi, penguatan SDM, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai arah kebijakan pemerintah.
Tjok Ace: PHRI Harus Solid Hadapi Dinamika Global
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace), menegaskan MUSDA XV menjadi momentum konsolidasi organisasi.
“Kekuatan organisasi bukan hanya program, tetapi solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan,” ujarnya.
Ia menyebut tantangan Bali ke depan mencakup tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman perubahan iklim dan bencana alam. PHRI Bali diharapkan tetap memegang prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga alam dan budaya. (Rls/Kab).
