Redaksi
Jumat, 10 Oktober 2025 09:10 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Bupati Gianyar I Made Mahayastra memastikan pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat tak berpengaruh besar terhadap pembangunan di Kabupaten Gianyar. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Gianyar, Kamis (9/10/2025).
Gianyar Lebih Longgar karena PAD Tinggi
“Kalau pengaruh pasti ada, cuma kita lebih longgar dibandingkan daerah lain karena PAD kita sangat tinggi. Pemerintah pusat menilai PAD Gianyar sekarang mendekati Rp 2 triliun,” kata Mahayastra, usai mengikuti sidang di DPRD Gianyar, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, Gianyar mampu menutup dampak pemotongan dana transfer sebesar Rp185 miliar.
“Yang harus kita tutupi sekitar Rp155 miliar, dan itu sudah selesai. Karena itu, Gianyar menjadi daerah pertama di Bali yang berani menyerahkan rancangan APBD 2026 kepada DPRD. Artinya, APBD kita sudah balance,” jelasnya di Amini ketua DPRD Gianyar.
Pembangunan Tetap Jalan, Ada Penyesuaian
Ia menegaskan seluruh program pembangunan tetap berjalan meski ada sedikit penyesuaian.
“Ada yang terganggu, tapi tidak signifikan. Hal-hal mendasar tetap kita lakukan,” tegasnya.
Sektor pendidikan menjadi perhatian utama. Mahayastra menyebut perbaikan ruang belajar (rombel) yang rusak akan dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.
“Semua rombel yang rusak sudah didata, dan yang rusak parah seperti atap bocor atau plafon jebol akan selesai di tahun 2026,” katanya.
Ia juga mengingatkan banyak bangunan sekolah lama peninggalan era Inpres. “Itu bangunan zaman Pak Harto dulu,” ujarnya.
Fokus Pendidikan Setelah Kesehatan
Mahayastra menjelaskan, perbaikan sekolah belum dilakukan sebelumnya karena pemerintah lebih memprioritaskan sektor kesehatan.
“Kemarin kita fokus kesehatan, sekarang giliran pendidikan. Pendidikan juga penting, termasuk beasiswa. Kalau beasiswa tidak diadakan, maka perbaikan sekolah sudah selesai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran pendidikan di Gianyar mencapai sekitar 20 persen dari APBD atau hampir Rp900 miliar.
“Pendidikan ini prioritas, karena biaya sekolah sekarang juga tinggi,” tandasnya. (Kri/Kab).
