Redaksi
Selasa, 2 Desember 2025 09:13 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali meraih penghargaan untuk kategori Kinerja Terbaik Pengendalian Inflasi.
Penghargaan diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa Pemprov Bali dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global.
Bali Diapresiasi Atas Stabilitas Ekonomi
Kemendagri menilai Bali berhasil mempertahankan stabilitas harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Upaya penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), intervensi pasar, hingga penguatan distribusi pangan menjadi faktor penilaian penting.
Acara tersebut menganugerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.
Deretan Pemda Bali yang Juga Raih Penghargaan
Selain Pemerintah Provinsi Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali ikut meraih apresiasi nasional pada kategori berbeda:
Kota Denpasar – Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Badung – Pelayanan Publik: Peningkatan Akses Layanan Pendidikan
Kabupaten Gianyar – Tiga penghargaan sekaligus:
– Layanan Kesehatan
– Penyerapan Tenaga Kerja
– Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
Rentetan prestasi ini menjadi bukti konsistensi Pemda di Bali dalam memperbaiki kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Mendagri Tito: Bukan Seremoni, Tapi Pengakuan Kinerja
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian objektif menyeluruh, bukan seremoni belaka.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujar Tito.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur:
1. Tata kelola pemerintahan, mencakup inovasi, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, SPM, dan kerja sama nasional.
2. Akselerasi Program Strategis Nasional (PSN), termasuk pengendalian inflasi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.
Proses penjurian dilakukan melalui analisis data lintas kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group.
Insentif Fiskal untuk Daerah Berprestasi
Mulai 2026, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan untuk daerah yang menunjukkan kinerja terbaik.
Penghargaan yang diterima Bali pada 2025 menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan memperluas inovasi layanan publik di seluruh Bali. (Rls/Kab).
