Redaksi
Selasa, 20 Januari 2026 11:56 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. Kali ini, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK pada Senin (19/1/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total delapan orang. Seluruh pihak yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan awal di Polres Kudus, Jawa Tengah.
“Yang dibawa delapan orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Meski belum mengungkap identitas lengkap para pihak yang diamankan, KPK memberi sinyal kuat bahwa OTT di Pati ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dugaan tersebut menguat setelah KPK mengonfirmasi ikut diamankannya pihak yang berperan sebagai pengepul dalam perkara tersebut.
“Koordinator kecamatan (pengepul),” ujar Budi singkat.
Dalam konteks penanganan perkara korupsi, istilah pengepul kerap merujuk pada pihak yang berperan mengoordinasikan aliran dana maupun komunikasi dalam praktik transaksional jabatan. Pola semacam ini sebelumnya juga ditemukan dalam sejumlah perkara korupsi kepala daerah yang ditangani KPK.
Kasus OTT Bupati Pati kembali menegaskan bahwa praktik transaksional dalam birokrasi masih menjadi persoalan laten di sejumlah daerah. Penangkapan kepala daerah aktif tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan.
KPK menegaskan masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penetapan tersangka beserta konstruksi perkara akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
Langkah cepat KPK membawa para pihak ke Jakarta menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah dalam mengawal integritas pemerintahan daerah. Publik kini menanti sikap tegas KPK, sekaligus berharap penanganan perkara ini dapat memberi efek jera terhadap praktik korupsi struktural di daerah.
OTT terhadap Bupati Pati menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan publik dan penegakan hukum tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan terhadap pemerintah. (Kab).
