Redaksi
Senin, 26 Januari 2026 03:21 WITA
.
2 menit membaca
Rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendigitalisasi pungutan retribusi pariwisata di Nusa Penida terus menjadi sorotan panas. Langkah penerapan e-ticketing dan e-payment dinilai sudah mendesak demi memutus rantai kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menghantui.
Anggota Komisi I DPRD Klungkung, I Putu Tika Winawan, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, lonjakan wisatawan ke “Telur Emas Bali” tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani dengan pola manual yang usang dan tidak transparan.
“E-ticketing dan e-payment ini langkah strategis. Kita harus tutup celah kebocoran. Dengan digitalisasi, alur pendapatan daerah jadi terang benderang,” tegas Tika Winawan kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Meski mendukung penuh, politisi Partai Perindo ini memberikan catatan tebal. Ia mewanti-wanti agar Pemkab Klungkung tidak “bonek” (bondho nekat) alias terburu-buru tanpa infrastruktur yang mumpuni. Masalah klasik seperti blank spot internet di Nusa Penida harus tuntas sebelum sistem diluncurkan.
“Jangan sampai niat baik ini malah jadi keluhan baru karena internet lelet atau petugas yang gagap teknologi. Infrastruktur dan SDM harus matang dulu, jangan dipaksakan kalau belum siap,” cetusnya.
Senada dengan Tika, Anggota DPRD Klungkung asal Desa Sekartaji, Wayan Suarta, menyebut digitalisasi ini adalah jawaban atas keresahan masyarakat lokal. Selama ini, isu “permainan” dalam pungutan retribusi masuk Nusa Penida menjadi rahasia umum yang mencederai kepercayaan publik.
“Kami sudah lama menunggu ini. Setidaknya ini menjawab kegelisahan masyarakat kami di Nusa Penida akan adanya transparansi. Jangan ada lagi celah untuk ‘bermain kotor’,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Suarta mendesak pihak eksekutif untuk terus mematangkan sistem agar tidak ditemukan celah sedikit pun bagi oknum untuk melakukan penyimpangan. Baginya, jika sistem ini sukses, pariwisata Nusa Penida akan lebih sehat, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah. (Sta-Kab).
