Ekonomi Melejit 5,82%, Koster ‘Todong’ DPR RI Bangun Infrastruktur Khusus: Bali Jangan Dibangun Secara Normal!

kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian pertolongan (SAR) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (12/2).

DENPASAR, KABARBALI.ID– Gubernur Bali, Wayan Koster, memamerkan rapor hijau pembangunan Bali saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Kamis (12/2/2026). Di hadapan para wakil rakyat, Koster menegaskan bahwa Bali telah “pulih total” dengan angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, jauh meninggalkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Namun, di balik angka mentereng tersebut, Koster blak-blakan menyebut Bali sedang “sesak napas” akibat kemacetan, masalah sampah, dan kesenjangan wilayah.

Rapor Mewah: Kemiskinan Terendah di Indonesia

Dalam paparannya, Koster menunjukkan data makro yang sulit dibantah:

  • IPM Bali 2025: 79,37 (Peringkat 5 Nasional).
  • Tingkat Kemiskinan: 3,42% (Terendah di Indonesia).
  • Pengangguran: Hanya 1,45%.
  • Devisa: Bali menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.

“Bali bukan hanya destinasi, tapi pusat peradaban. Kita sudah menyumbang banyak untuk pusat, sekarang saatnya pusat hadir mempercepat infrastruktur kita,” tegas Koster.

Daftar ‘Belanja’ Infrastruktur Strategis

Menjawab tantangan kemacetan Sarbagita dan ketimpangan wilayah, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah proyek raksasa, di antaranya:

  1. Konektivitas: Pembangunan jalan antar-kabupaten dan sejumlah titik Underpass baru.
  2. Logistik: Pengembangan pelabuhan strategis di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
  3. Fasilitas Publik: Sistem penyediaan air baku dan Pusat Olahraga Provinsi.

Ketua Komisi V: Bali Harus Dibangun Secara ‘Tidak Biasa’

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan lampu hijau dan sepakat bahwa Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Menurutnya, membangun Bali dengan standar normal justru akan menghilangkan daya tarik ikoniknya.

“Bali harus dibangun secara komprehensif. Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang. Negara harus hadir membantu percepatan pembangunan di sini,” ujar Lasarus membandingkan kemajuan infrastruktur pariwisata Malaysia.

Sinergi BMKG dan Basarnas

Selain infrastruktur fisik, pertemuan ini juga membahas kesiapsiagaan bencana. BMKG memaparkan pemutakhiran alat operasional, sementara Basarnas membedah strategi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk memastikan keamanan wisatawan yang jumlahnya mencapai 6,3 juta orang per tahun.

“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan,” tutup Koster sembari berharap sinergi ini segera dieksekusi dalam APBN mendatang. (Kri-Kab).

kabar Lainnya