Fraksi Hanura Desak Pemerintah Klungkung Fokus Tangani Ketimpangan Wilayah, Infrastruktur dan Keamanan Warga

KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Klungkung menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum sepenuhnya tertangani secara adil dan merata dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh I Wayan Buda Parwata dalam sidang paripurna DPRD Klungkung, Senin (28/7/2025).

Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Hanura, ditegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus benar-benar menjadi momentum emas untuk merancang arah pembangunan daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan seperti Nusa Penida.

“Kami ingin menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur dasar di kecamatan-kecamatan yang selama ini tertinggal, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan,” tegas Buda Parwata.

12 Poin Krusial Sorotan Fraksi Hanura:

1. Kesenjangan Antarwilayah
   Fraksi Hanura meminta agar RPJMD menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan untuk menekan ketimpangan layanan dasar dan SDM.
2. Implementasi Visi-Misi Kepala Daerah
   Bupati diminta serius merealisasikan visi dan janji kampanye agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
3. Strategi Peningkatan Kesejahteraan
   Fraksi mempertanyakan strategi pemerintah dalam meningkatkan investasi, layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta kemandirian fiskal daerah.
4. Rumah Layak Huni dan Dukungan UMKM
   Fraksi meminta perhatian serius terhadap masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni serta dukungan bagi perajin kecil.
5. Santunan bagi Korban Kecelakaan Kerja
   Pemerintah didorong untuk mengalokasikan anggaran santunan bagi pekerja miskin yang mengalami musibah.
6. Pembangunan Infrastruktur Jalan
   Fraksi Hanura menilai perbaikan jalan ke desa dan destinasi wisata masih kurang maksimal dan berpotensi menurunkan citra daerah di mata wisatawan.
7. Penerangan Jalan Umum (PJU)
   Keluhan soal minimnya lampu jalan, khususnya di Nusa Penida, menjadi catatan serius yang diminta segera ditindaklanjuti.
8. Titik Rawan Longsor
   Lokasi rawan seperti tebing timur Tukad Melangit, sekitar Goa Jepang, dan Tukad Bubuh dinilai perlu segera ditata untuk mencegah bencana.
9. Pengelolaan Kawasan Hutan dan Mangrove
   Fraksi mempertanyakan siapa OPD yang bertanggung jawab atas Tahura, hutan lindung kota, dan kawasan mangrove serta kontribusinya terhadap PAD.
10. Gangguan Keamanan Jalan Tojan–Watu Klotok
    Fraksi menyoroti laporan potensi pembegalan dan tindak kriminal di jalan Tojan hingga Bypass IB Mantra. Penanganan cepat diminta dilakukan oleh Pemkab bersama aparat.
11. Kabel Internet Mengganggu Estetika dan Upacara Adat
    Banyaknya kabel menjuntai di atas jalan raya dinilai mengganggu keindahan alam dan tradisi seperti upacara ngaben. Fraksi mendorong teknologi jaringan tanpa kabel (tanpa udara) segera diterapkan.
12. Ketimpangan Status P3K
    Kategori R1, R2 dan seterusnya dalam pengangkatan P3K dinilai menimbulkan kecemburuan dan diskriminasi. Pemerintah diharapkan menyamakan hak dan status seluruh P3K.

“RPJMD harus menyentuh masyarakat, bukan sekadar dokumen formal”

“Fraksi HANURA berharap RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan hanya menyusun dokumen, tapi implementasinya harus terukur, menyeluruh, dan terasa dampaknya di seluruh lapisan,” pungkas Buda Parwata.((Ad/Sta/Kab).