Redaksi
Selasa, 5 Agustus 2025 15:19 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).
Fraksi menegaskan pentingnya APBD Perubahan sebagai alat strategis untuk merespons kebutuhan riil masyarakat, serta mendesak agar prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan tetap dijaga dalam pengalokasian anggaran.
“APBD Perubahan bukan hanya penyesuaian angka, tapi cerminan adaptasi atas perubahan kondisi makro dan mikro yang harus menjawab tantangan nyata masyarakat,” tegas I Komang Krisna Nata Waisnawa, SM., Ketua Fraksi Hanura.
Soroti Sampah, Drainase dan Air Bersih
Fraksi Hanura menyoroti belum tuntasnya persoalan sampah, serta buruknya sistem drainase yang menyebabkan genangan di musim hujan. Mereka juga menyoroti banyaknya sambungan PDAM yang belum dialiri air bersih.
“Jangan sampai proyek jaringan air hanya berakhir pada pemasangan pipa, tetapi tidak mengalirkan air ke rumah warga,” tegasnya.
Fraksi juga mengkritisi distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak adil dan kurang pengawasan, serta mendesak pembaruan data kelompok Subak. Selain itu, dana hibah untuk Subak sebesar Rp50 juta diminta dijelaskan secara rinci agar tepat sasaran.
Fraksi juga menyoroti warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta kesiapan pemda dalam mendukung 12 Program Strategis Nasional, seperti makanan bergizi gratis dan pembangunan RS berkualitas.
“Ironis bila warga mampu mendapat layanan gratis, sementara yang benar-benar miskin justru belum memiliki akses,” tambahnya.
Apresiasi Kenaikan PAD
Fraksi Hanura mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung, terutama dari sektor retribusi pasar dan pariwisata. Namun, mereka mendorong perbaikan infrastruktur pasar dan sistem portal agar potensi retribusi lebih optimal. (Ad/Sta/Kab).
