Redaksi
Kamis, 5 Maret 2026 19:36 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Fraksi Nasional Solidaritas DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan pandangan kritis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Klungkung, Kamis (5/3/2026) petang.
Fraksi ini menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari kebijakan sampah, kenaikan NJOP, hingga dugaan kebocoran retribusi pasar.
Salah satu poin paling pedas yang disampaikan adalah terkait kebijakan penghentian pengiriman sampah ke TOSS Center per 16 Februari 2026. Fraksi Nasional Solidaritas menilai langkah ini sangat membebani masyarakat dan menunjukkan kurangnya inovasi pemerintah daerah.
“Pemerintah seakan tidak punya kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah sampah ini,” tegas Ketua Fraksi Drs. Nyoman Sukirta, yang juga membacakan pandangannya.
Fraksi juga mengingatkan kembali janji kampanye Bupati Klungkung yang menargetkan persoalan sampah tuntas dalam satu tahun.
Waspada Lonjakan PBB Akibat Kenaikan NJOP
Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi, fraksi memang mengapresiasi langkah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, mereka memberikan catatan merah terkait dampaknya terhadap kemampuan bayar masyarakat.
“Kenaikan NJOP sering kali berdampak langsung pada lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menimbulkan polemik dan kekhawatiran mengenai kemampuan bayar,”ungkapnya dihadapan peserta rapat.
Fraksi pun mempertanyakan sejauh mana sosialisasi yang dilakukan dan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gagal bayar oleh wajib pajak.
Soroti Kebocoran Retribusi di Pasar Tematik
Masalah klasik kebocoran retribusi juga tak luput dari pantauan. Fraksi Nasional Solidaritas mengungkap temuan berulang dari BPK RI mengenai piutang retribusi yang tidak tertagih.
Lebih spesifik, mereka menunjuk kondisi di Pasar Tematik Semarapura. Aspirasi masyarakat menyebutkan bahwa palang parkir sering tidak berfungsi, sehingga masyarakat membayar di loket tanpa mendapatkan karcis parkir resmi.
“Mohon saudara Bupati melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar tidak terjadi kebocoran retribusi lagi,” tegasnya.
Dorong Penguatan Budaya dan Penataan Kota
Selain kritik, fraksi juga mendorong pemerintah untuk lebih serius mengemas aktivitas budaya seperti kerajinan tenun khas Klungkung dan seni lukis wayang Kamasan menjadi daya tarik wisata edukatif. Mereka mengusulkan adanya workshop pembuatan wayang dan kelas menenun untuk merangkul generasi muda.
Di akhir pandangannya, Fraksi Nasional Solidaritas berharap agar tiga Ranperda ini—termasuk soal ketertiban umum dan prasarana perumahan—dapat menghasilkan produk hukum yang transparan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Klungkung. (Sta-Kab).
