Redaksi
Rabu, 6 Agustus 2025 21:45 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Klungkung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung yang digelar Rabu (6/8/2025) .
Dalam Pendapat Akhir Fraksinya, PDI Perjuangan menegaskan bahwa Perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi harus mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, respons terhadap realita di lapangan, serta sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam membenahi pelayanan publik.
“APBD Perubahan ini adalah keberanian untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki, dan tekad untuk menegakkan keadilan anggaran. Harus menjadi instrumen korektif sekaligus penguat arah kebijakan pembangunan yang pro-rakyat,” tegas I Nengah Ary Priadnya, ST, selaku pembaca Pendapat Akhir.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian khusus. Mereka berharap APBD Perubahan dapat menjadi alat untuk menjawab kegelisahan masyarakat atas program-program yang belum berjalan optimal.
Dalam Pendapat Akhirnya, PDI Perjuangan juga secara tegas mendorong Bupati Klungkung agar melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk sistem digitalisasi layanan publik dan administrasi, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan evaluasi kinerja, serta penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan atas dasar kedekatan politik.
“Penerapan sistem reward and punishment perlu ditegakkan. ASN yang disiplin dan berprestasi harus diberikan penghargaan, sedangkan yang tidak disiplin harus diberi sanksi tegas,” tegas Fraksi PDI Perjuangan dalam dokumen resminya.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Fraksi PDI Perjuangan juga menyelipkan semangat nasionalisme dan optimisme dalam pidatonya. Mereka mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, seraya berharap Ranperda ini segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bali agar bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. (Ad/Sta/Kab).
