Redaksi
Jumat, 13 Februari 2026 08:36 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, bergerak cepat memastikan tata kelola keuangan Pemprov Bali tetap berada di jalur yang benar. Didampingi Sekda Provinsi Bali, sosok yang akrab disapa Giri Prasta ini menghadiri langsung Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini menjadi “kick-off” penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk membedah penggunaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, yang hadir memberikan arahan, memberikan “warning” keras bagi seluruh kepala daerah. Ia menekankan bahwa transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan wajib sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Ribka Haluk di hadapan para petinggi daerah.
Acara yang berlangsung di Auditorium Bima ini menjadikan Bali sebagai titik kumpul strategis. Tercatat, sebanyak 15 gubernur dan 7 wakil gubernur dari wilayah Ditjen PKN VI hadir secara fisik maupun daring.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang juga menjabat sebagai Ketua APPSI, menyatakan kesiapan seluruh kepala daerah untuk bersikap kooperatif dalam audit LKPD TA 2025 ini.
“Kami siap menyukseskan proses pemeriksaan ini demi pertanggungjawaban anggaran yang lebih baik,” ujar Rudy.
Hadirnya Giri Prasta dalam pertemuan ini menegaskan posisi Bali yang ingin terus mempertahankan predikat opini keuangan terbaik dari BPK, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD 2025 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Rls-Kab).
