DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan pesan tegas kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali yang baru dilantik, Felucia Sengky Ratna. Koster meminta pihak Imigrasi untuk lebih aktif dan konsisten dalam mengawasi serta menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang beraktivitas di Pulau Dewata.
Hal tersebut ditegaskan Koster saat menerima kunjungan resmi Felucia Sengky Ratna di Kantor Gubernur Bali, Rabu (4/2/2026). Sinergi ini disebut sebagai langkah krusial dalam mengawal visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” untuk menjaga keharmonisan alam dan krama Bali.
“Peran Imigrasi sangat menentukan, karena Bali dikunjungi wisatawan asing paling banyak. Imigrasi adalah kunci utama dalam melakukan pengawasan dan penertiban orang asing yang melanggar aturan,” tegas Gubernur Koster.
Fokus pada Pelanggaran VISA dan Overstay
Koster menyoroti banyaknya fenomena WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Mulai dari kasus overstay hingga turis yang justru bekerja menggunakan visa kunjungan. Menurutnya, ketegasan Imigrasi menjadi filter terakhir agar martabat Bali tidak diinjak-injak oleh oknum pelancong asing.
Gubernur yang dikenal vokal menata pariwisata Bali ini meminta agar Satgas Imigrasi yang telah dibentuk tidak hanya menjadi pajangan, tetapi benar-benar berfungsi menjalankan edukasi sekaligus penegakan hukum.
100 Personel Satgas Siaga di Berbagai Titik
Merespons ajakan kerja bareng tersebut, Kakanwil Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program strategis pengawasan WNA. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan kekuatan penuh untuk memantau pergerakan orang asing.
“Imigrasi di Bali masih melibatkan 100 personel Satgas untuk mengawasi orang asing. Personel ini sudah tersebar di berbagai titik strategis di seluruh Bali,” ungkap Felucia.
Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Bali dan sepakat bahwa pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga kualitas pariwisata. Dengan keberadaan Satgas ini, Imigrasi berharap dapat meminimalkan gangguan keamanan dan pelanggaran administratif yang kerap dilakukan oleh wisatawan mancanegara.
Sinergi antara Pemprov Bali dan Imigrasi diharapkan dapat menciptakan iklim pariwisata yang lebih tertib, bermartabat, dan tetap menghormati aturan hukum serta adat istiadat setempat. (Rls-Kab).