Redaksi
Jumat, 13 Februari 2026 14:52 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus tertib administrasi. Terbaru, melalui Tim Penegak Perda, Pemkab Gianyar menggelar kegiatan pembinaan dan sosialisasi perizinan on the spot di Aula Kantor Perbekel Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan menghadirkan langsung para pejabat teknis di bidang tata ruang, perizinan (DPMPTSP), kepariwisataan, hingga pajak dan retribusi daerah (BPKAD). Tujuannya jelas: memberikan panduan legalitas usaha secara instan kepada masyarakat.
Sinergi Penegakan Perda dan Edukasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, menjelaskan bahwa Tim Penegak Perda yang terdiri dari Satpol PP dan instansi terkait secara intensif turun ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses perizinan berjalan tertib, transparan, dan sesuai hukum.
“Kami ingin proses perizinan tidak lagi dianggap rumit. Melalui sosialisasi on the spot ini, kita edukasi masyarakat agar paham prosedur. Ini wadah komunikasi agar pembangunan berkelanjutan di Gianyar benar-benar terwujud,” ujar Sekda yang akrab disapa Bem ini.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan penataan ruang. Pemkab Gianyar berupaya menyelaraskan kedua hal tersebut agar investasi yang masuk tidak menabrak aturan lingkungan dan tata ruang yang ada.
“Di satu sisi ekonomi harus dipercepat, tapi tata ruang harga mati, harus tetap dijaga. Sinkronisasi inilah yang kami upayakan agar iklim investasi tetap kondusif dan tertib,” imbuhnya.
Maraton Sosialisasi di Kawasan Wisata
Kegiatan di Desa Pejeng Kawan merupakan kelanjutan dari program serupa yang diawali di Desa Tegallalang pada Januari lalu. Ke depan, Pemkab Gianyar berencana menyasar berbagai kawasan wisata lainnya secara maraton.
Seluruh perangkat daerah terkait akan turun bersama untuk mempercepat pendataan, memberikan solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala, serta memastikan semua usaha memiliki payung hukum yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tut-Kab).
