KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung tak ingin membuang waktu dalam menuntaskan persoalan infrastruktur vital. Bupati Klungkung, I Made Satria, secara agresif menggelar audiensi strategis dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Reynaldi Hermansjah, guna membahas rencana pinjaman daerah untuk akselerasi pembangunan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Gianyar pada Selasa (10/2) ini menjadi sinyal kuat bahwa Klungkung siap mengambil langkah “lompatan” fiskal. Tidak main-main, dana pinjaman ini diproyeksikan untuk membenahi urat nadi ekonomi masyarakat yang selama ini kerap dikeluhkan.
Fokus: Jalan, Kesehatan, hingga ‘Surga’ Nusa Penida
Bupati Satria menegaskan bahwa rencana pinjaman ini memiliki target yang sangat spesifik. Perbaikan jalan kabupaten yang rusak, pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, hingga revitalisasi pasar tradisional menjadi daftar teratas.
Namun, perhatian khusus diberikan kepada wilayah kepulauan Nusa Penida. Sebagai destinasi wisata kelas dunia, infrastruktur pendukung di Nusa Penida dianggap mendesak untuk diperkuat agar sebanding dengan potensi devisa yang dihasilkan.
“Kami sangat mengharapkan pinjaman ini segera terealisasi. Tujuannya jelas, agar pembangunan bisa langsung tancap gas tanpa harus menunggu proses anggaran yang lambat,” tegas Bupati Satria di hadapan jajaran PT SMI.
PT SMI Beri Lampu Hijau, Siap Bedah Proposal
Merespons langkah proaktif Pemkab Klungkung, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menyatakan kesiapannya untuk memproses usulan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa proses ini akan melewati filter yang ketat untuk menjaga kesehatan finansial daerah.
“Kami akan lakukan kajian mendalam. Mulai dari analisis kelayakan proyek, kapasitas fiskal daerah, hingga sejauh mana dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan untuk masyarakat Klungkung,” ujar Reynaldi.
Jaminan Transparansi: No Corruption!
Menyadari bahwa pinjaman daerah merupakan tanggung jawab besar, Bupati Satria memberikan jaminan penuh terkait tata kelola anggaran. Ia memastikan setiap rupiah yang dipinjam akan dikelola dengan prinsip Good Local Governance.
“Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan bahwa setiap proses dalam rencana pinjaman ini dilakukan secara transparan. Ini soal kepercayaan dan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.