Redaksi
Selasa, 7 April 2026 13:58 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung resmi memulai tahapan audit terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Proses ini diawali dengan entry meeting yang berlangsung khidmat di Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung, Senin (6/4/2026).
Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra dan Sekda Agung Lesmana, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan demi mempertahankan predikat tata kelola keuangan yang bersih.
Instruksi Tegas untuk Jajaran OPD
Dalam arahannya, Bupati Satria memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung. Ia meminta agar para pimpinan dinas bersikap kooperatif dan memperkuat komitmen dalam penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Kami menyambut baik dimulainya pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi atas kinerja keuangan daerah,” ujar Bupati Satria.
Fokus pada Kewajaran Laporan Keuangan
Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bali, Iwan Hery Setiawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci ini merupakan kelanjutan dari rangkaian audit atas pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2025.
Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan. Tim BPK akan bekerja secara intensif selama 35 hari kalender, terhitung mulai 5 April hingga 10 Mei 2026 mendatang.
“Entry meeting ini adalah tahap awal. Kami akan menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku,” jelas Iwan Hery Setiawan.
Target Pertahankan Kualitas Laporan
Bagi Kabupaten Klungkung, hasil audit ini menjadi barometer keberhasilan dalam mengelola anggaran publik. Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemkab Klungkung berharap seluruh proses berjalan sesuai jadwal sehingga hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nantinya mencerminkan integritas dan profesionalitas aparatur dalam mengelola dana daerah secara efektif dan efisien. (Sta-Kab).
