Redaksi
Rabu, 22 Oktober 2025 19:45 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID — Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025, di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10/2025).
Rakor kali ini mengangkat tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klungkung.”
Disampaikan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini telah berjalan dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
“Program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH) serta berbagai program pemberdayaan masyarakat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan Klungkung hingga 5,18 persen di tahun 2025,” ujar Wabup Tjok Surya.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan itu belum cukup. “Kita tidak bisa berpuas diri, karena masih membutuhkan percepatan agar target kemiskinan turun menjadi 3 persen di tahun 2029 dapat tercapai,” tegasnya.
Fokus Validitas Data dan Efektivitas Program
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menekankan pentingnya peningkatan validitas data sasaran program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, data yang akurat akan mengarahkan fokus kegiatan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kebijakan daerah.
“Semoga dengan Rakor ini, kita mendapat tuntunan dan bimbingan agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berjalan lancar serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Ketut Arie Gunawan, menjelaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
“Tim ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), serta pemantauan dan evaluasi program,” jelasnya.
Ia juga mengutip Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menegaskan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi tiga aspek utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.
“Sinergi lintas sektor mutlak dilakukan agar setiap program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (Kri/Kab).
