Redaksi
Kamis, 26 Februari 2026 10:48 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2026 mendapat catatan kritis dari pihak legislatif. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana, yang hadir langsung ditempat acara menyentil banyaknya usulan desa yang hanya menjadi “tamu rutin” atau sekadar berulang tahun tanpa realisasi nyata dari pemerintah daerah.
Widiada, yang hadir dalam forum tersebut di Desa Bakas, Rabu (25/2/2026), menegaskan bahwa aspirasi para Perbekel yang berkutat pada infrastruktur dan Jalan Usaha Tani (JUT) seharusnya sudah mendapat solusi permanen, bukan sekadar dicatat berulang kali setiap tahun.
“Kami melihat masih banyak usulan yang ‘berulang tahun’. Harapan kami, setiap desa minimal ada satu program usulannya yang benar-benar terealisasi tahun ini dan menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Klungkung,” tegas Widiana.
Salah satu sorotan paling tajam yang dilemparkan Widiada adalah terkait fasilitas kesehatan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk segera menindaklanjuti rencana pemindahan Puskesmas Banjarangkan yang saat ini berlokasi di sebelah barat Pasar Desa Tusan.
Menurut politisi asal Bakas ini, lokasi saat ini sudah tidak memenuhi standar pelayanan publik yang layak. Selain akses yang terjebak dalam titik kemacetan (krodit), fasilitas parkir bagi pasien pun hampir tidak tersedia.
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Puskesmas Banjarangkan. Situasinya sudah sangat krodit dan tidak layak lagi. Kami mendesak pemindahan ini segera dieksekusi agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.
Meski Bupati Klungkung, I Made Satria, dalam forum yang sama menekankan pentingnya inovasi pariwisata dan ekonomi produktif untuk menghadapi tantangan global 2027, Widiana mengingatkan bahwa inovasi tidak akan berjalan optimal jika fasilitas dasar masyarakat masih terbengkalai.
Ia meminta pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara ambisi inovasi desa dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi kesejahteraan masyarakat di tingkat banjar.
“Tujuan usulan desa itu satu: meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Bagaimana desa mau maju kalau pelayanan kesehatan dan fasilitas umumnya belum memadai?” pungkasnya. (Sta-Kab).
