Redaksi
Selasa, 3 Maret 2026 08:30 WITA
.
2 menit membaca
BULELENG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menabuh genderang perang terhadap ketidakakuratan data bantuan sosial (bansos). Melalui peluncuran mobil layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), duet kepemimpinan Bupati I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna berkomitmen melakukan pembersihan data besar-besaran, Senin (2/3/2026).
Aksi nyata ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Desa Selat (Kecamatan Sukasada) dan Desa Penglatan (Kecamatan Buleleng). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Buleleng tidak ingin lagi ada bantuan yang salah sasaran.
2.700 Relawan Siap ‘Kepung’ Desa di Bulan April
Bupati Nyoman Sutjidra mengungkapkan, pihaknya akan mengerahkan kekuatan penuh sebanyak 2.700 relawan yang terdiri dari jajaran Dinsos P3A dan tenaga PPPK untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Saya tidak ingin mendapatkan sertifikat ataupun penghargaan. Yang terpenting, masyarakat Buleleng mendapatkan pelayanan yang baik. Kita terjunkan 2.700 relawan untuk memvalidasi data masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan,” tegas Sutjidra dengan nada bicara yang lugas saat berada di Desa Selat.
Wakil Bupati Gede Supriatna melakukan penandaan langsung di rumah penerima bantuan kategori Desil 1 hingga Desil 5 di Desa Penglatan. Supriatna meluruskan persepsi masyarakat bahwa pemasangan stiker ini bukanlah bentuk pelabelan negatif secara sosial.
“Penandaan ini bukan untuk memberi label, melainkan bentuk transparansi. Agar publik tahu siapa saja yang terdaftar resmi. Dengan sistem DTSEN yang baru, kami ingin menutup celah kesalahan input data yang selama ini terjadi,” jelas Supriatna.
Sebagai pendukung mobilitas, sebuah mobil layanan DTSEN resmi diluncurkan melalui pemotongan pita oleh Bupati. Mobil ini akan difungsikan sebagai pusat informasi, sosialisasi, sekaligus alat dukung pemutakhiran data yang akan berkeliling ke desa-desa di seluruh Buleleng.
Berdasarkan data Dinsos P3A Buleleng, saat ini terdapat:
• 3.000 KPM penerima BPNT.
• 1.900 KK penerima PKH.
• Prioritas Utama: Kelompok Desil 1 (Miskin Ekstrem).
Dengan migrasi dari sistem DTKS ke DTSEN, Pemkab Buleleng optimistis tata kelola bantuan sosial ke depan akan jauh lebih akuntabel, transparan, dan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan di Bumi Panji Sakti. (Kar-Kab).
