Redaksi
Minggu, 15 Februari 2026 08:24 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Isu ketahanan pangan dan kerusakan infrastruktur menjadi poin krusial dalam reses yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari Fraksi Partai Gerindra, I Nengah Mudiana S.S MAP.
Bertempat di Wantilan Pura Dalem Digde, Banjar Dinas Minggir, Desa Gelgel, Jumat (13/2/2026), Mudiana menemui sedikitnya 120 warga yang hadir untuk menyampaikan keluh kesah mereka.
Salah satu aspirasi yang menarik perhatian adalah keluhan warga mengenai masifnya alih fungsi lahan produktif di wilayah Gelgel dan sekitarnya. Hal ini dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional.
“Masyarakat sangat khawatir, di satu sisi kita diminta menjaga ketahanan pangan, tapi di sisi lain sawah-sawah produktif terus berubah menjadi bangunan. Ini tantangan serius yang harus kita sikapi dengan regulasi zonasi yang lebih ketat di tingkat daerah,” tegas Nengah Mudiana dihubungi Minggu (15/2).
Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan utama. Warga melaporkan bahwa jalan di sisi selatan pura menuju kuburan (setra) hampir setiap hari tergenang air, yang sangat mengganggu aktivitas warga terutama saat prosesi adat.
Terkait hal itu, muncul lima usulan warga yang meminta segera dilakukan normalisasi sekaligus pembetonan di atas parit depan Pura Dalem Digde. Selain untuk mengatasi banjir, pembetonan ini juga diharapkan bisa menambah fungsionalitas area depan pura.
“Usulan normalisasi parit dan perbaikan jalan menuju setra ini sifatnya mendesak. Kondisi jalan yang terus menggenang tidak bisa dibiarkan lama. Selain itu, warga juga mengusulkan pengadaan lahan parkir untuk menunjang kegiatan di Pura Dalem Digde,” tambah Sekretaris DPC Gerindra Klungkung ini.
Tak hanya soal fisik, masalah lingkungan juga mencuat. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung memberikan perhatian lebih terhadap penanganan sampah di wilayah Desa Kamasan. Penanganan yang sistematis diharapkan mampu menjaga estetika dan kesehatan lingkungan di wilayah cagar budaya tersebut.
“Semua usulan ini, mulai dari normalisasi parit, lahan parkir, hingga masalah alih fungsi lahan, akan saya bawa ke gedung dewan, Saya pastikan setiap poin aspirasi krama mendapatkan kawalan ketat agar segera ada solusi dari pemerintah daerah,” pungkas Mudiana.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Gelgel, Kepala Banjar Dinas Minggir, serta utusan dari masing-masing banjar adat di wilayah Desa Pakraman Gelgel. (Sta-Kab).
