Redaksi
Rabu, 1 April 2026 11:10 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 644,7 miliar.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (31/3/2026), Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sutama, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih cermat agar pelaksanaan program kerja lebih efektif dan tepat waktu.
“Silpa yang tinggi ini perlu ditekan, sekaligus dimanfaatkan untuk program prioritas, terutama di sektor infrastruktur,” ujar Sutama, Selasa sore.
Dorong Inovasi Pendapatan dan Pengelolaan Sampah
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar menunjukkan tren positif dan melampaui target, DPRD mendorong adanya inovasi digitalisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Selain itu, percepatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat segera merealisasikan proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sektor lingkungan juga tak luput dari rekomendasi. DPRD meminta Pemkot Denpasar memasifkan sosialisasi pemilahan sampah hingga tingkat desa/kelurahan serta mengoptimalkan teba modern dan komposter.
“Kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di TPST maupun TPS3R perlu ditingkatkan untuk mempercepat penanganan sampah di Kota Denpasar,” tegas Sutama.
Apresiasi Indikator Makro
Di sisi lain, DPRD memberikan apresiasi atas capaian indikator makro Pemkot Denpasar sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Beberapa di antaranya yakni:
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 85,63 persen.
• Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 6,11 persen.
• Kesejahteraan: Terjadi penurunan signifikan pada tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyambut baik rekomendasi tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ia menyatakan bahwa catatan dari dewan akan menjadi pedoman penting bagi jajaran eksekutif.
“Rekomendasi ini merupakan hasil kecermatan pimpinan dan anggota dewan. Kami akan segera menindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan,” pungkas Arya Wibawa.
Selain isu anggaran dan sampah, rekomendasi DPRD juga mencakup normalisasi drainase untuk pencegahan banjir serta penyusunan roadmap riset yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Irw-Kab).
