Redaksi
Kamis, 9 April 2026 08:30 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID – Posisi Bali sebagai mesin utama devisa pariwisata Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan data mencengangkan terkait kontribusi Bali terhadap ekonomi nasional, yang sekaligus menjadi landasan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Bali mencatatkan rekor kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi sepanjang sejarah, yakni 7,05 juta orang. Jika ditotal dengan wisatawan domestik, angkanya mencapai 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, total belanja wisatawan mancanegara di Bali mencapai angka fantastis: Rp176 triliun.
“Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional. Ekonomi Bali berkontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.
Dihadapan anggota dewan, Koster membeberkan sejumlah persoalan krusial yang mengancam kenyamanan pariwisata, mulai dari kemacetan parah, abrasi pantai, hingga krisis air bersih dan sampah. Beberapa poin usulan percepatan infrastruktur meliputi:
• Pembangunan Underpass Jimbaran untuk mengurai kemacetan di Bali Selatan.
• Peningkatan jalan nasional Pesanggaran–Canggu dan jalan wisata Klungkung–Karangasem.
• Pembangunan Jalan Lingkar Bali Utara.
• Pembangunan Pelabuhan Logistik di Karangasem dan Klungkung guna memecah kepadatan logistik dari Pelabuhan Gilimanuk.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan kendaraan saat musim libur tidak menumpuk di satu titik saja,” imbuhnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menilai anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur di Bali sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi devisa yang dihasilkan.
“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya butuh sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi devisa ratusan triliun hilang hanya karena kita lalai mengurus infrastruktur dasarnya,” tegas Lasarus. (Rls-Kab).
