Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Masih Sisakan Celah Hukum, Jayalantara : Hati-Hati Pidana Korupsi
DENPASAR, KABARBALI.ID – Kepala Seksi (Kasi) Pengendali Operasi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Dr. A.A. Jayalantara, menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa masih menyisakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, aturan tersebut dapat membingungkan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus membuka ruang […]