Redaksi
Selasa, 3 Maret 2026 12:15 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Pulau Dewata resmi ditetapkan sebagai satu-satunya daerah percontohan (pilot project) di tingkat provinsi untuk implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara menyeluruh.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri audiensi penguatan kartu kesejahteraan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi. Ini menunjukkan kesiapan kita dalam mendukung transformasi digital demi ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat,” ujar Dewa Indra mewakili Gubernur Bali.
Gerak Cepat Instruksi Dewan Ekonomi Nasional Penetapan Bali sebagai pelopor ini merupakan tindak lanjut kilat dari arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima pada 26 Februari lalu. Dewa Indra menekankan bahwa sistem digital bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk transparansi.
Melalui digitalisasi, proses pendataan hingga penyaluran bantuan dipastikan lebih akuntabel dan minim celah penyimpangan. Namun, pemerintah menjamin tidak akan meninggalkan masyarakat yang gagap teknologi.
“Penyaluran bantuan akan lebih transparan. Bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi, pemerintah tetap memastikan mereka terlayani melalui pendekatan jemput bola,” jelas birokrat asal Pemaron, Buleleng ini.
Dukungan Penuh ‘Raksasa’ Pusat Keseriusan program ini terlihat dari hadirnya narasumber kelas berat dari pusat, di antaranya:
• Vivi Yulaswati (Deputi Bidang Ekonomi & Transformasi Digital Bappenas).
• Maliki (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kependudukan).
• Cahyono Tri Birowo (Deputi Bidang Transformasi Digital KemenPANRB).
Para deputi tersebut memaparkan strategi matang agar Bali sukses menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan membuat kartu usaha produktif benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Bali.
“Kami berharap implementasi di Bali berjalan optimal dan menjadi model bagi daerah lain,” pungkas Dewa Indra menutup rapat koordinasi teknis tersebut. (Rls-Kab).
