KLUNGKUNG,KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi salah satu fokus penguatan program nasional Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI.
Dalam kunjungan kerja pada Rabu (18/2/2026), Kemenham memboyong misi besar: pembentukan 2.000 Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) serta pengembangan 2.000 Desa Sadar HAM.
Delegasi pusat yang dipimpin Staf Khusus Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, disambut langsung oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra (Tjok Surya), di Ruang Rapat Bupati.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat keseriusan Klungkung dalam menjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput.
Wakil Bupati Tjok Surya menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan pusat menjadikan Klungkung sebagai bagian dari target prioritas nasional.
Harapannya, program 2.000 Kampung Redam dan Desa Sadar HAM ini dapat bersinergi penuh dengan visi pembangunan di Kabupaten Klungkung,” ujar Wabup Tjok Surya lugas.
Rahasia Klungkung: Kolaborasi Dinas dan Adat
Menariknya, Tjok Surya mengungkapkan bahwa semangat “Kampung Redam” sebenarnya sudah mendarah daging di Klungkung. Rahasianya terletak pada harmonisasi antara lembaga pemerintahan dinas dengan lembaga adat yang sangat kuat.
Menurutnya, pondasi kolaborasi lintas sektor inilah yang selama ini menjaga Klungkung tetap tenang dan damai dari konflik sosial.
“Pemkab Klungkung selalu bersinergi dengan lembaga dinas maupun adat. Hal ini krusial untuk mewujudkan situasi yang kondusif demi menuju Klungkung yang Mahottama—Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur,” tegasnya.
Kunjungan yang didampingi Kakanwil Kemenham Bali, Anak Agung Ngurah Dalem, ini merupakan bagian dari roadshow sosialisasi untuk memastikan Bali, khususnya Klungkung, menjadi percontohan Desa Sadar HAM di Indonesia.
Program ini diproyeksikan tidak hanya menjadi slogan, tetapi gerakan nyata rekonsiliasi masyarakat di tingkat desa. (Sta-Kab).