Redaksi
Jumat, 13 Maret 2026 07:30 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Gianyar terus memperkuat komitmennya dalam mencetak generasi berkualitas melalui percepatan penurunan stunting. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, secara resmi membuka Musrenbang Tematik Tim Pencegahan, Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) dan Rembug Stunting secara daring pada Kamis (12/3/2026).
Sekda yang akrab disapa Gus Bem ini menegaskan bahwa stunting bukan sekadar masalah fisik anak, melainkan ancaman terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan konvergensi lintas sektor yang terpadu dan berkelanjutan.
“Upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu melalui mekanisme tagging atau penandaan program dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Intervensi harus terencana secara terarah dan terukur,” tegas Gus Bem.
Predikat Terbaik ke-2 Nasional
Keberhasilan Gianyar dalam menangani isu kesehatan ini mendapat pengakuan di tingkat pusat. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, I Made Arianta, mengungkapkan bahwa Gianyar kini menduduki peringkat kedua nasional sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Atas prestasi tersebut, Pemkab Gianyar menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan kembali untuk memperkuat berbagai kegiatan intervensi stunting di seluruh wilayah Gianyar sesuai arahan strategis Sekda.
Angka Stunting Melampaui Target
Berdasarkan data terbaru e-PPGBM per Desember 2025, hasil pengukuran serentak menunjukkan tren yang sangat positif. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. Made Arisani, memaparkan bahwa dari 25.896 balita yang diukur, tercatat 991 balita teridentifikasi stunting.
“Secara persentase, angka stunting kita berada di 3,8 persen. Capaian ini lebih rendah dari target Kabupaten Gianyar tahun 2025 sebesar 5,3 persen, bahkan jauh di bawah target nasional indikator program gizi sebesar 18,8 persen,” jelas dr. Arisani.
Meski angka persentase tergolong rendah, Gus Bem mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak lengah. Ia meminta TPPPS di tingkat kabupaten hingga kecamatan tetap aktif melakukan koordinasi dan monitoring data pada 31 indikator layanan intervensi sensitif dan spesifik. (Tut-Kab).
