Redaksi
Kamis, 8 Januari 2026 11:56 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID– Wacana pemindahan Hari Raya Nyepi kembali menuai penolakan keras. Kali ini datang dari Drs. I Nyoman Teken, tokoh masyarakat Desa Adat Suwat, Kabupaten Gianyar.
Ia menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu tatanan adat, agama, dan keharmonisan sosial masyarakat Bali yang telah terjaga ratusan tahun.
“Nyepi itu bukan baru kemarin ada. Dari dulu sampai sekarang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Sudah melalui perhitungan sastra, lontar, dan tradisi yang sangat matang. Itu yang paling tepat,” tegasnya, Kamis (8/1/2026).
Dipertanyakan Dasar Wacana Pemindahan
Ia mempertanyakan dasar munculnya wacana pemindahan Nyepi yang dinilai tiba-tiba dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kenapa sekarang muncul ide baru untuk memindahkan Nyepi? Dari mana dasarnya? Ini yang membuat masyarakat penuh tanda tanya dan kegelisahan,” ujarnya.
Menurut Nyoman Teken, isu Nyepi merupakan persoalan sangat sensitif dan rawan ditunggangi kepentingan tertentu, termasuk unsur politik, yang justru dapat memicu perpecahan di internal umat Hindu Bali.
Nyepi Wilayah Sakral, Bukan Ruang Spekulasi
Ia menegaskan bahwa Hari Raya Nyepi bukan ruang spekulasi atau eksperimen kebijakan. Nyepi, kata dia, adalah wilayah sakral yang semestinya dibahas secara mendalam oleh pihak yang benar-benar memahami aspek spiritual dan adat.
“Yang paling tahu soal Nyepi adalah sulinggih dan lembaga keagamaan Hindu seperti PHDI. Satukan pikiran di sana, jangan biarkan isu ini liar di masyarakat,” tegasnya.
Minta Pemimpin Fokus Masalah Nyata
Sebagai tokoh masyarakat, ia berharap polemik pemindahan Nyepi segera dihentikan demi menjaga ketenangan dan keharmonisan Bali.
“Hentikan isu ini. Tutup polemiknya. Masyarakat Bali sangat penatik terhadap agama. Jangan buat kegaduhan baru,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kekhasan sistem kalender Bali, termasuk perhitungan klener, yang selama ini telah berjalan selaras dengan kalender nasional.
“Kalau semua diubah, nanti semuanya ikut berubah. Itu justru membuat ribet. Lebih baik kembalikan seperti biasa. Nyaman, dan masyarakat juga tenang,” ujarnya. (Tut-Kab).
