Ultimatum Koster ke Airbnb: Tendang Villa Tak Berizin dan Penunggak Pajak dari List!

Gubernur Bali Wayan Koster meminta Airbnb menindak tegas villa dan jasa pariwisata tak berizin di Bali

DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, menunjukkan taringnya dalam menata ekosistem pariwisata digital di Pulau Dewata.

Kali ini, Koster memberikan ultimatum keras kepada raksasa platform akomodasi global, Airbnb, untuk segera melakukan “pembersihan” terhadap daftar properti dan jasa pariwisata nakal di Bali.

Hal itu ditegaskan Koster saat menerima petinggi Airbnb Asia Tenggara di Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/2/2026).

“Kalau Tidak Tertib, Keluarkan!”

Koster menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang meraup untung dari alam dan budaya Bali wajib tunduk pada aturan main Pemerintah Provinsi Bali. Ia tak ingin platform digital justru menjadi sarana bagi usaha ilegal yang merugikan daerah.

“Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha villa dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” tegas Koster di hadapan Shanta Arul (Public Policy Lead SEA Airbnb) dan jajarannya.

Gubernur dua periode ini juga mengajak Airbnb untuk berkolaborasi dengan platform “Love Bali” milik Pemprov Bali guna memfasilitasi Pungutan Wisatawan Asing secara transparan.

Keadilan untuk Alam Bali: “Jangan Cuma Ambil Untung”

Koster merasa tidak adil jika beban menjaga kualitas dan kelestarian Bali hanya dipikul oleh pemerintah dan masyarakat lokal, sementara pihak yang mendapat keuntungan besar justru lepas tangan.

“Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri agar tata kelola di Bali menjadi adil,” ucap Koster dengan nada reverentif yang kuat.

Airbnb Siap “Manut” Aturan Pemprov Bali

Merespons tekanan dari orang nomor satu di Bali tersebut, pihak Airbnb menyatakan komitmennya untuk tunduk pada regulasi lokal. Shanta Arul memastikan pihaknya akan mensosialisasikan aturan ini kepada para mitra mereka.

“Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerjasama dengan pemerintah,” ujar Shanta. (Rls-Kab).

kabar Lainnya