JAKARTA, KABARBALI.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga pimpinan DPRD dari fraksinya di seluruh Indonesia.
Instruksi ini merupakan respons cepat partai berlambang banteng tersebut dalam mencermati eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
Melalui surat bernomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Industri Darmadi Durianto, PDIP memperingatkan adanya potensi beban berat pada fiskal nasional maupun daerah akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Mencermati konflik di kawasan Timur Tengah yang eskalasinya semakin hari terus meningkat, konflik tersebut akan mengakibatkan dampak kenaikan harga minyak mentah dunia,” bunyi keterangan instruksi tersebut sebagaimana dilihat, Senin (9/3/2026).
DPP PDIP memaparkan kalkulasi yang mengkhawatirkan: setiap kenaikan US$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) pada harga minyak dunia berpotensi menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga mencapai kurang lebih Rp 7 triliun.
Angka ini diprediksi akan memicu efek domino pada kenaikan harga BBM, biaya distribusi, hingga meroketnya harga pangan di pasar.
Menyikapi ancaman tersebut, PDIP meminta para kadernya di daerah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis:
Analisis Fiskal Komprehensif: Kepala daerah diminta melakukan penghitungan dampak fiskal terhadap APBD masing-masing, termasuk potensi kenaikan belanja subsidi di tingkat daerah.
Perkuat Pengawasan DPRD: Pimpinan DPRD dari Fraksi PDIP diinstruksikan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar tepat sasaran dan mampu menjadi bantalan ekonomi masyarakat.
Antisipasi Gejolak Pangan: Kader diminta bersiap menghadapi segala kemungkinan, terutama terkait naiknya biaya distribusi barang yang dapat memicu inflasi di daerah.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa PDIP ingin memastikan struktur anggaran daerah tetap kokoh di tengah ketidakpastian geopolitik global, demi menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. (Kab).