Redaksi
Senin, 24 November 2025 16:54 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Bali masih membutuhkan sekitar 32 ribu rumah layak huni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Dengan dukungan pemerintah pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), ia optimis seluruh kebutuhan itu dapat tuntas dalam lima tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).
Koster menjelaskan bahwa dari total kebutuhan 32 ribu rumah, jumlah terbesar menjadi kewenangan kabupaten/kota.
“Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu unit,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan alokasi lebih besar pada 2026 agar percepatan pembangunan bisa dilakukan.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai pagu, bersinergi dengan provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Dengan sinergi pusat–provinsi–kabupaten/kota, Koster yakin target lima tahun bisa tercapai.
“Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” imbuhnya.
Koster juga mengapresiasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari:
“Program ini sangat membantu masyarakat karena menyentuh tiga kawasan berbeda,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait merespons positif permintaan Gubernur Koster.
“Di Bali masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh, dan kita akan perbaiki secara bertahap,” tegasnya.
Ia mencontohkan laporan dari Kota Denpasar yang membutuhkan 100 unit rumah layak huni.
“Tahun depan langsung kita alokasikan anggarannya,” tambah Maruarar.
Ia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian serius pada isu perumahan rakyat.
“Tahun ini 45 ribu rumah direnovasi, dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini bukti pemerintah pro rakyat,” ucapnya. (Rls/Kab).
