Redaksi
Kamis, 1 Oktober 2026 14:15 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memacu percepatan program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali, yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual pada Rabu (30/9/2026) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengungkapkan bahwa alokasi bantuan perumahan di Bali melonjak drastis dari 31 unit pada tahun 2025 menjadi 4.184 unit pada tahun 2026.
“Dari target 2026, sebanyak 387 unit telah fisik rampung 100 persen, dan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang terealisasi telah mencapai 1.410 unit. Kita memerlukan langkah percepatan dalam sisa waktu tiga bulan ini agar seluruh target dapat tuntas,” terang Lilik.
Selain program bedah rumah, pemerintah pusat juga membangun satu tower Rumah Susun (Rusun) tipe 36 sebanyak 60 unit di Denpasar yang diperuntukkan bagi MBR dan pekerja seni.
Di luar APBN, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menyasar target 1.114 unit pada 2026. Sementara itu, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali mencatatkan capaian fantastis hingga 99,9 persen dengan nilai nominal mencapai Rp1,003 triliun.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi atas tingginya daya serap KPP di Bali, di mana Bank BPD Bali berhasil menempati posisi kedua secara nasional dalam penyaluran pembiayaan bersubsidi bunga 5 persen tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas sinergi dan perhatian besar terhadap penyediaan hunian layak di Bali.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya kelompok yang kurang mampu. Pemprov Bali terus mendorong koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Bali agar percepatan eksekusi bedah rumah di lapangan berjalan lancar,” ujar Koster.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Bali Made Aryati. (Rls-Kab).
