Redaksi
Minggu, 18 Oktober 2026 09:44 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR , KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka ajang The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya penguatan daya saing pariwisata Bali melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat yang berpihak pada karakteristik dan kontribusi nyata daerah.
ITMW 2026 merupakan forum tahunan berskala nasional yang digagas oleh MarkPlus Tourism (MCorp) dan berlangsung selama lima hari pada 14–18 Oktober 2026 di Bali. Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, hingga praktisi pemasaran untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi pariwisata nasional.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya mengapresiasi Bali sebagai “juara” pengelolaan pariwisata di Indonesia yang layak menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain, khususnya dalam integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas, dan pariwisata berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki kaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan dan memberikan multiplier effect yang luas terhadap perekonomian. Pada tahun 2025, total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali mencapai 16,3 juta kunjungan, dengan sumbangan devisa mencapai Rp176 triliun—atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” ungkap Koster, seraya menambahkan bahwa sektor ini sukses mendongkrak PDRB, menurunkan angka kemiskinan, dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan pariwisata turut memicu berbagai tantangan serius, seperti alih fungsi lahan sawah, masalah sampah dan kemacetan, keterbatasan transportasi publik, hingga isu penodaan tempat suci. Pemprov Bali terus berupaya melakukan pembenahan, namun memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai agar penanganannya dapat berjalan tuntas dan berkelanjutan.
Menyoroti persoalan pendanaan, Gubernur Koster secara terbuka mendorong pemerintah pusat agar kebijakan alokasi dana transfer ke daerah tidak menggunakan pendekatan yang seragam (one size fits all). Menurutnya, Bali memikul beban ganda karena harus menyediakan infrastruktur publik yang tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga menopang jutaan wisatawan setiap tahunnya.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam… akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” tegasnya.
Untuk mempercepat pembenahan infrastruktur, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, dan transportasi terintegrasi, Koster mengusulkan agar Bali diberikan dukungan pembiayaan melalui APBN dengan nilai setara minimal 5 persen dari devisa pariwisata yang disumbangkan (Rp176 triliun). Langkah ini dinilai krusial agar Bali mampu mempertahankan daya saing internasional, dengan menjadikan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai tolok ukur (role model).
Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, penguatan infrastruktur ini diyakini tidak hanya mendongkrak kesejahteraan masyarakat Bali, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. (Rls-Kab).
