Redaksi
Minggu, 11 Januari 2026 10:43 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA , KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan studi tiru penerapan digitalisasi retribusi pariwisata ke Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung Bupati Klungkung I Made Satria ini dilaksanakan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (10/1).
Salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama studi tiru adalah Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas). Kawasan wisata ikonik di ibu kota tersebut dinilai berhasil menerapkan sistem digitalisasi retribusi yang terintegrasi, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta, sehingga pengelolaan pendapatan berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Made Satria didampingi Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Plt Kepala Dinas Pariwisata Klungkung I Gusti Agung Putra Maha Jaya, Kepala Dinas Kominfo Klungkung I Wayan Sudiarsa, Kepala BPD Cabang Klungkung, serta Kepala Bagian Pengembangan Teknologi BPD Pusat.
Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan, studi tiru ini menjadi langkah awal untuk mengadopsi sistem digitalisasi retribusi pariwisata yang lebih modern dan terintegrasi di Klungkung, khususnya di kawasan wisata unggulan.
“Kami ingin mempelajari secara langsung bagaimana sistem digitalisasi retribusi pariwisata diterapkan di DKI Jakarta, sehingga nantinya bisa menjadi referensi dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” ujar Bupati Satria.
Menurutnya, penerapan sistem digital tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis teknologi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi kebocoran retribusi dapat ditekan dan data kunjungan wisatawan dapat terpantau secara real time.
Pemkab Klungkung berharap, hasil studi tiru ini dapat segera ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem serupa di daerah, seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan kebutuhan akan pengelolaan pariwisata yang profesional dan akuntabel. (Sta-Kab).
