Redaksi
Senin, 28 Juli 2025 13:07 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Rapat Paripurna DPRD Klungkung digelar pada Senin (28/7/2025) dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Klungkung dan dipimpin oleh Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom, serta dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria.
Dalam penyampaiannya, Bupati Satria menegaskan bahwa Ranperda RPJMD ini merupakan dokumen penting yang wajib dibahas bersama DPRD, sebagaimana diamanatkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi arah kebijakan strategis pembangunan Klungkung selama lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2025–2030.
Visi yang diusung dalam RPJMD tersebut adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahotama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur).” Untuk mewujudkannya, telah dirumuskan 20 misi pembangunan yang dikelompokkan ke dalam lima bidang prioritas, yaitu:
Pendidikan, Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia
Penanggulangan Kemiskinan
Tata Kelola Pemerintahan
Kelestarian Lingkungan
Pariwisata dan Budaya
Kelima bidang tersebut menjadi jawaban atas berbagai isu strategis yang masih menjadi tantangan pembangunan Klungkung, seperti mutu pendidikan, kualitas kesehatan, kemiskinan, tata kelola pemerintahan, serta rendahnya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
RPJMD Klungkung 2025–2029 memiliki lima tujuan pembangunan utama, yakni:
Meningkatkan kualitas SDM
Menurunkan tingkat kemiskinan
Meningkatkan kualitas layanan publik
Menjaga kelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
Untuk mendukung hal tersebut, dirumuskan 13 sasaran strategis melalui 56 program prioritas Bupati serta 14 program prioritas RPJMD, yang akan dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh perangkat daerah.
Bupati Satria menekankan fokus pembangunan pada peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan layanan air bersih, serta penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah.“Selain Universal Health Coverage, kita akan berikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan seperti petani, nelayan, hingga pekerja serabutan yang belum memiliki perlindungan,” tegasnya.
Dalam sektor pariwisata, pemerintah akan mendorong model pariwisata berkualitas dan berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, serta industri pengolahan bernilai tambah.
Bupati juga menyinggung tantangan belanja pegawai akibat kebijakan pengangkatan ASN 2025. Oleh karena itu, diperlukan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terobosan pendanaan alternatif.“Birokrasi harus profesional, adaptif, dan solutif. Tak boleh lagi lamban dan kaku. Kita ingin pelayanan publik di Klungkung mudah, cepat, dan murah,” ucap Bupati di hadapan forum paripurna. (Ad/Sta/Kab).
