Redaksi
Senin, 12 Oktober 2026 16:07 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Senin (12/10/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana tersebut menjadi panggung bagi empat fraksi dewan—PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu—untuk memberikan catatan kritis terkait rancangan pendapatan daerah yang diproyeksikan menembus angka Rp 3,751 triliun lebih.
Pandangan umum gabungan fraksi dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Made Suteja. Pihaknya menegaskan bahwa APBD bukan sekadar tatanan angka, melainkan cerminan instrumen peningkatan kesejahteraan dan penyediaan pelayanan publik.
“APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi cerminan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Suteja saat membacakan PU Fraksi.
Dalam rancangan struktur APBD 2027, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp 3,751 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,478 triliun lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,272 triliun lebih. Sementara itu, Alokasi Belanja Daerah dirancang sebesar Rp 3,690 triliun lebih.
Meskipun secara prinsip menerima Ranperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, keempat fraksi memberikan sejumlah perhatian khusus:
Fraksi PDI Perjuangan: Mengapresiasi capaian perbaikan infrastruktur jalan yang masif, seraya mendorong agar alokasi anggaran tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Fraksi Golkar: Menyoroti angka SiLPA yang diproyeksikan mencapai Rp 158,9 miliar lebih dan meminta rincian efisiensi anggaran. Golkar juga mempertanyakan optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan (PKB/BBNKB) serta keberlanjutan alokasi pengentasan kemiskinan dan pembenahan jalan perdesaan.
Fraksi Gerindra: Menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, serta mengevaluasi pengelolaan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik daerah yang dinilai belum maksimal mendongkrak PAD.
Fraksi Demokrat Bersatu: Menyoroti strategi efisiensi belanja daerah, pencegahan kebocoran anggaran, serta transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD sepakat agar tahapan pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan formula kebijakan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gianyar. (Tut-Kab).
