Fraksi Golkar Setujui RPJMD Klungkung 2025–2029, Desak Realisasi Jalan Nusa Penida dan Penanganan Abrasi

I Nyoman Alit Sudiana

KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (29/7/2025).

Melalui Ketua Fraksi, I Nyoman Alit Sudiana, Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan sejumlah catatan penting kepada Bupati Klungkung agar serius menindaklanjuti berbagai persoalan strategis yang masih menjadi keluhan masyarakat.

“Kami Fraksi Partai Golkar menyetujui RPJMD, namun tetap memberikan catatan penting. Kami harap Bupati benar-benar serius membenahi semua persoalan, terutama yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Alit Sudiana.

Sorotan Utama Fraksi Partai Golkar:

  1. Pemerataan Pendidikan dan Layanan Dasar

Fraksi Golkar meminta peningkatan mutu pendidikan, kualitas kesehatan, penyediaan air bersih, pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan.

  1. Percepatan Realisasi Program Budaya dan Desa Adat

“Kami minta Program BKK Desa Adat dan hibah Ngaben massal bisa direalisasikan segera, sesuai janji politik Bupati,” ujar Sudiana.

  1. Akses Air Bersih

Fraksi juga menyoroti keterbatasan akses air minum layak di Klungkung. Pemerintah diharapkan mengoptimalkan pengadaan dan pelayanan air bersih yang merata.

  1. Penanganan Abrasi dan Normalisasi Sungai

“Penanganan abrasi di Pantai Kusamba, Tegal Besar, Pesinggahan, serta normalisasi sungai harus menjadi perhatian serius. Kami minta Bupati terus berkoordinasi dengan BWS Bali-Penida,” ucapnya.

  1. Infrastruktur Jalan Lingkar Nusa Penida

Fraksi Golkar menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkar Nusa Penida, sebagai infrastruktur vital bagi pengembangan sektor pariwisata di pulau tersebut.

Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran

Fraksi juga mendorong koordinasi lintas instansi dan pemerintah pusat, agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Sebagai penutup, Fraksi Golkar menyampaikan harapan agar seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Klungkung. (Ad/Sta/Kab).

kabar Lainnya