Redaksi
Selasa, 29 Juli 2025 15:03 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, KLUNGKUNG– Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Hanura, I Wayan Buda Parwata, SP, saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam sidang paripurna DPRD Klungkung, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, RPJMD harus benar-benar dijalankan dengan mengutamakan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Daerah Klungkung melaksanakan agenda pembangunan secara sungguh-sungguh dan konsisten, dengan program strategis yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah yang sangat mendesak,” tegasnya.
Fraksi Hanura juga menekankan pentingnya realisasi janji politik kepala daerah kepada rakyat. “Bupati dan Wakil Bupati harus berkomitmen penuh melaksanakan RPJMD ini secara maksimal agar janji politik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Fokus Sorotan Fraksi Hanura:
Fraksi Hanura mengapresiasi kelanjutan program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani, nelayan, dan pekerja rentan. Namun demikian, Fraksi menyoroti masih perlunya perhatian lebih dalam penyediaan rumah layak huni.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi masyarakat miskin. Namun kami tegaskan kembali, agar bantuan rumah layak huni juga segera diwujudkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Parwata.
Fraksi mendukung penuh program Jalan Kabupaten Mantap 100%. Namun, pelaksanaannya diharapkan merata di seluruh wilayah Klungkung, dengan prioritas jalan menuju destinasi wisata.
“Pemeliharaan jalan jangan hanya di titik-titik tertentu. Pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara promosi pariwisata dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung,” ujarnya.
Fraksi Hanura juga menyinggung perlunya percepatan migrasi lampu penerangan jalan (LPJ) dari konvensional ke LED demi efisiensi dan keamanan warga.
“Program ini bagus, namun implementasinya jangan terlalu lama. Masyarakat membutuhkan penerangan jalan yang maksimal, terutama untuk keselamatan saat beraktivitas malam hari,” ungkapnya.
Dalam hal mitigasi bencana, Fraksi meminta agar Pemerintah memperluas intervensi di titik-titik rawan longsor seperti Tukad Melangit, Tukad Bubuh, dan kawasan sekitar Goa Jepang.
“Usulan pembangunan senderan baru muncul di Desa Tusan. Ini belum cukup. Pemerintah harus segera mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembuatan senderan atau terasering di lokasi rawan longsor demi keselamatan pengguna jalan,” ujarnya tegas.
Setelah mencermati penjelasan Bupati, pemandangan umum fraksi, serta hasil rapat internal, Fraksi Partai Hanura akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan segera diajukan ke Gubernur Bali untuk dievaluasi. (Ad/Sta/Kab).
