Redaksi
Selasa, 5 Agustus 2025 14:52 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, KLUNGKUNG – Fraksi Nasional Solidaritas DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan sejumlah sorotan kritis dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Ruang Sidang DPRD Klungkung pada Selasa (5/8/2025).
Dalam pandangan umumnya, fraksi ini menekankan pentingnya kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan mengingatkan para pemangku kebijakan agar tak melupakan sumpah jabatannya. “Kita harus kembali menumbuhkan jati diri masyarakat Klungkung yang asah, asih, asuh, salunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya,” ujar I Ketut Sukma Sucita saat membacakan pandangan umum fraksi.
Salah satu sorotan utama Fraksi Nasional Solidaritas adalah penanganan sampah. Mereka menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Pemkab Klungkung. “Perlu ada implementasi strategis dan dukungan anggaran yang memadai agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi isu politis saat hajatan semata,” tegasnya.
Selain itu, fraksi juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mereka menilai pernyataan dalam dokumen RAPBD-P bahwa “pemanfaatan teknologi belum optimal” tidak didukung data dan indikator jelas.
Desak Percepatan Peningkatan RS Gema Santhi dan RSUD Klungkung
Fraksi juga mendorong percepatan peningkatan status RS Gema Santhi di Nusa Penida dari Tipe D ke C. Mereka menilai urgensi ini sangat tinggi mengingat peningkatan kebutuhan layanan medis baik dari masyarakat kepulauan maupun wisatawan.
Mereka juga menanggapi wacana Pemkab untuk menjadikan RSUD Klungkung sebagai rumah sakit Tipe A.
Fraksi Nasional Solidaritas juga mengkritik minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU), terutama di jalur Desa Tojan–Watu Klotok yang rawan kecelakaan dan begal. Mereka juga menyoroti kondisi kumuh di sekitar Pura Watu Klotok yang dinilai tidak sebanding dengan statusnya sebagai Pura Kahyangan Jagat.
Ketersediaan toilet umum di ruang terbuka publik juga menjadi sorotan, seperti di Lapangan Puputan Klungkung yang dinilai tidak memadai. “Toilet sering terkunci dan kerap memicu perilaku tidak sehat seperti kencing sembarangan. Pemerintah harus menambah fasilitas yang bersih dan terawat,” tegasnya.
Isu infrastruktur lainnya adalah kondisi jalan dan drainase desa. Jalan dari Dusun Anjingan ke Dusun Sema Agung disebut rusak parah. Drainase di sekitar Pura Manik Bingin juga kerap menyebabkan banjir akibat tersumbat sampah.
“Semoga semua yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama membangun Klungkung untuk menjadi lebih baik bisa tercapai,” tutupnya. (Ad/Sta/Kab).
