Redaksi
Sabtu, 17 Oktober 2026 17:45 WITA
.
4 menit membaca
Oleh: Harpaen Wayan
(Mahasiswa Apoteker di Bali)
Sudah hampir sepekan, Pulau Bali dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM) yang amat memprihatinkan. Tidak ada satu pun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang luput dari antrean panjang. Pemandangan kendaraan roda dua maupun roda empat mengular hingga ratusan meter—bahkan beberapa kilometer—menjadi fenomena sehari-hari yang tak mengenal waktu. Dini hari, siang terik, hingga larut malam, masyarakat berdesakan demi mendapatkan tetes-tetes Pertalite. Bahkan di SPBU yang tidak beroperasi 24 jam, warga rela menginap di pinggir jalan demi memastikan kendaraan mereka terisi bahan bakar esok harinya.
Dampak krisis ini sangat masif memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pembelajaran di sekolah-sekolah terpaksa dialihkan secara daring, sementara para pegawai kantor dan mahasiswa magang diinstruksikan untuk work from home (WFH) demi menekan mobilitas. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah inti, situasi ini justru memicu pertanyaan besar: Apa penyebab sebenarnya dari krisis BBM di Pulau Dewata ini?
Situasi kian hari kian mengimpit rakyat kecil. “Kita sebagai rakyat dan mahasiswa seperti disuruh bertarung sesama warga dalam memenuhi kebutuhan dasar,” tegas Harpaen Wayan, mahasiswa Apoteker di Bali. Kondisi ini adalah persoalan darurat yang amat serius dan wajib diselesaikan secepat mungkin agar roda perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat dapat kembali berdenyut secara normal.
Pemerintah Daerah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali Bapak I Wayan Koster, harus bertanggung jawab penuh atas krisis ini. Masyarakat Bali membutuhkan kepastian yang konkret dan langkah nyata, bukan sekadar iming-iming pernyataan bahwa “stok aman” sementara kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Hingga Jumat, 16 Oktober, antrean di SPBU masih belum menunjukkkan tanda-tanda mereda.
Di sisi lain, Pertamina Wilayah Bali tidak boleh lepas tangan. Sebagai badan usaha milik negara yang mengemban amanat menyalurkan BBM kepada masyarakat, Pertamina seharusnya memiliki sistem antisipasi ketahanan pasokan sejak awal. Sangat tidak masuk akal jika Pertamina baru gagap dan bergerak ketika antrean kendaraan sudah mengular berkilo-kilometer.
Pertamina wajib membuka kran informasi secara jujur dan transparan kepada publik:
Apa penyebab teknis utama kelangkaan ini?
Berapa riil jumlah stok yang tersedia saat ini?
Kapan kepastian distribusi akan kembali normal sepenuhnya?
Tanpa adanya langkah tegas dan keterbukaan dari Pertamina, kepercayaan masyarakat Bali terhadap institusi ini akan terus tergerus, dan krisis serupa akan selalu membayangi di masa depan.
Dampak domino dari kelangkaan BBM ini mulai menggerogoti stabilitas sosial. Di media sosial seperti Facebook, praktik penimbunan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab marak terjadi. Pertalite dan Pertamax dijual gelap dengan harga mencekik, mulai dari Rp75.000 hingga Rp100.000 per liter. Pengecer dan beberapa titik Pertamini turut memanfaatkan kesempitan warga dengan menjual Pertalite seharga Rp25.000 per liter—berkali-kali lipat dari harga eceran tertinggi resmi.
Kondisi psikologis masyarakat yang lelah dan panik memicu gesekan di lapangan. Pertikaian antarwarga kerap pecah akibat kesalahpahaman jalur antrean di SPBU. Bahkan, adu argumentasi dan tensi tinggi sempat terjadi antara Gubernur Bali dan karyawan SPBU.
Di tengah kekacauan ini, terbitnya aturan baru mengenai penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi justru menambah daftar kepeningan publik. Kebijakan ganjil-genap ini patut dipertanyakan: Apakah ini solusi yang terukur, atau sekadar sistem coba-coba (trial and error) yang justru melipatgandakan kebingungan rakyat?
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berjanji akan menambah dua kali lipat armada kapal pengangkut BBM ke Bali memang dapat menjadi titik terang dalam mengurai krisis ini. Namun, rakyat Bali tidak butuh sekadar janji manis di atas kertas. Kita perlu mengawal dan memastikan apakah janji tersebut benar-benar terealisasi di lapangan atau hanya sebatas narasi penenang untuk meredam kemarahan publik yang sudah di puncak ubun-ubun.
Pertamina bersama aparat penegak hukum harus segera turun tangan memperketat pengawasan di seluruh SPBU dan jaringan pengecer. Penindakan tegas terhadap oknum penimbun dan spekulan harga harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Bali tidak bisa terus-menerus dilumpuhkan oleh krisis bahan bakar dasar. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pertamina harus segera mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan untuk mengakhiri penderitaan rakyat di jalanan. ( Harpaen Wayan).
