Redaksi
Rabu, 8 April 2026 10:43 WITA
.
3 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi retribusi wisata ke Nusa Penida masih menemui kerikil kecil diperjalanan. Meski sistem sudah berjalan full online 100 persen, nyatanya masih ditemukan pengelola jasa boat nakal yang tidak kooperatif dalam menerapkan aturan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Gusti Agung Putra Mahajaya (Gung Puma), membenarkan adanya kendala lapangan ini. Ironisnya, oknum pengelola tersebut merupakan pemain besar yang mengangkut hingga 90 persen wisatawan asing dan memiliki dermaga (jeti) pribadi.
Gung Puma menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia merasa kecewa karena di awal perencanaan, pihak pengusaha justru yang mendorong sistem online, namun kini malah menghambat di saat sistem sudah siap.
“Kami terus kejar sampai benar-benar tuntas di 21 April mendatang. Jika masih membandel dan menghambat, jangan salahkan kami jika namanya kami buka ke publik,” tegas Gung Puma kepada kabarbali.id, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, jika pengelola boat tidak menerapkan sistem online, berarti wisatawan yang mereka bawa otomatis tidak membayar retribusi ke daerah. Hal ini jelas merugikan pendapatan Kabupaten Klungkung.
Di tengah hambatan oknum tersebut, secara umum tren pungutan retribusi online menunjukkan tren positif. Pada minggu pertama April 2026, jumlah wisatawan yang membayar retribusi rata-rata mencapai 2.700 hingga 3.000 orang per hari.
Berdasarkan data resmi yang diterima kabarbali.id:
5 April 2026: 2.838 wisatawan.
6 April 2026: 2.625 wisatawan.
Maret 2026: Tercatat 30.445 wisatawan dengan total pendapatan Rp 752.025.000.
Pemkab Klungkung sebenarnya telah menerapkan regulasi yang adil bagi para mitra. Dalam setiap transaksi, penyedia aplikasi (seperti Trip.com) mendapatkan porsi 5 persen dan pengusaha jasa boat mendapatkan 5 persen sebagai jasa pungut.
“Beberapa pengusaha boat di Sanur dan Serangan kini malah sangat mendukung. Bahkan ada yang bisa mendapat tambahan sekitar Rp 15 juta per bulan dari porsi jasa ini, jumlah yang cukup untuk menggaji nakhoda tanpa biaya tambahan dari kantong perusahaan,” imbuh Gung Puma.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menegaskan bahwa transformasi digital adalah harga mati untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Setelah retribusi masuk, sistem digitalisasi juga akan menyasar Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
“Dengan sistem digitalisasi ini, tingkat kebocoran akan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Kami melibatkan seluruh stakeholder untuk memastikan sistem ini berjalan lancar demi pembangunan Klungkung,” ujar Bupati Satria.
Sebagai pengingat, tarif retribusi masuk kawasan wisata Nusa Penida berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tetap tidak berubah, yakni:
Wisatawan Dewasa: Rp 25.000,- per orang.
Wisatawan Anak-anak: Rp 15.000,- per orang.
Pemkab kini tengah menyiapkan tempat representatif di Nusa Penida untuk proses pemindaian (scan) kode batang bagi wisatawan guna memastikan semua tamu yang masuk telah berkontribusi bagi daerah. (Sta-Kab).
