

DENPASAR, KABARBALI.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggandeng Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali untuk memperkuat kualitas komunikasi publik serta keterbukaan informasi kelembagaan.
Sedikitnya, 34 pegawai Sekretariat KPU Kota Denpasar digembleng dalam pelatihan penulisan berita dan siaran pers (press release) di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, menjelaskan pelatihan ini dirancang agar seluruh jajaran pegawai mampu mengolah dan menyampaikan informasi kepemiluan secara tepat, baik dari sisi substansi maupun gaya penyajiannya kepada khalayak luas.
“Warga berhak dan perlu tahu informasi pemilu. Karena itu, pegawai kami harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan bahasa birokrasi,” ujar Dewa Ayu Sekar.
Ia berharap pembekalan ini tidak berhenti sebatas penguasaan teori di dalam ruangan, melainkan langsung diimplementasikan dalam ritme kerja sehari-hari—khususnya saat menyusun naskah berita maupun siaran pers resmi untuk publikasi KPU Kota Denpasar.
Pelatihan bertajuk “Dasar-dasar Jurnalistik: Menulis Berita dan Siaran Pers” ini menghadirkan Ketua JMSI Provinsi Bali, Nyoman Adi Irawan, sebagai pemateri utama.
Dalam pemaparannya, Adi menegaskan perbedaan mendasar antara naskah berita jurnalistik dengan laporan kegiatan instansi. Menurutnya, berita adalah penyajian fakta baru yang memiliki nilai penting serta relevansi langsung bagi publik.
“Banyak siaran pers lembaga hanya berisi siapa hadir dan acara apa yang digelar. Berita itu menjawab apa dampaknya bagi publik. Dan agar diminati pembaca, berita perlu dikemas dengan penulisan yang menarik,” tegas Adi Irawan.
Untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas, para peserta dibekali pemahaman mengenai lima unsur nilai berita, yakni aktualitas (timeliness), kedekatan (proximity), dampak (impact), keterkenalan (prominence), serta sisi kemanusiaan (human interest).
Selain itu, peserta dilatih menerapkan struktur piramida terbalik dengan menempatkan informasi paling krusial pada paragraf pembuka (lead), yang kemudian diikuti penjelasan detail, kutipan narasumber utama, data pendukung, dan latar belakang peristiwa.
Selain mengasah teknik penulisan, pelatihan ini juga menekankan aspek etika komunikasi kelembagaan penyelenggara pemilu.
Setiap penulisan nama, angka statistik, hingga jabatan wajib diverifikasi secara ketat berdasarkan dokumen resmi, serta dijaga netralitasnya agar tidak memihak partai politik maupun peserta pemilu tertentu.
Ditambahkan, di tengah derasnya arus informasi media sosial saat ini, sinergi antara lembaga resmi dan media siber menjadi benteng utama dalam menjaga kesehatan ruang informasi publik. Apabila institusi resmi lambat merespons atau merilis data, ruang kosong tersebut rawan diisi oleh kabar simpang siur maupun disinformasi.
“Rilis yang cepat, akurat, dan siap muat akan membantu media sekaligus melindungi publik,” pungkasnya. (Kris-Kab).