Redaksi
Jumat, 10 Juli 2026 09:43 WITA
.
2 menit membaca
BANGLI, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangli tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bangli ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada dan I Komang Carles. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Bangli.
Dalam pemandangan umumnya, seluruh fraksi di DPRD Bangli mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Kendati demikian, berbagai catatan kritis, khususnya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan efisiensi anggaran, turut disuarakan oleh para juru bicara fraksi.
Fraksi Partai Golkar melalui pembicaranya, I Wayan Sutama, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan tanpa memberatkan masyarakat. Selain itu, Fraksi Golkar menekankan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas guna mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Senada dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Made Diksa memandang bahwa temuan BPK mengenai masih adanya kelemahan pengendalian manajemen kas harus menjadi perhatian serius bersama agar tidak mengganggu efektivitas pelaksanaan program pembangunan. PDI-P juga mendorong peningkatan koordinasi antarperangkat daerah agar penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Fraksi Gabungan Restorasi Raya lewat pembicaranya, I Nyoman Muliawan, mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah jaminan bahwa seluruh tata kelola keuangan bebas dari kelemahan. Pihaknya menyoroti proporsi belanja pegawai yang masih relatif tinggi dibandingkan belanja modal maupun pelayanan publik, sehingga efisiensi belanja aparatur dinilai mendesak untuk dilakukan.
Menanggapi berbagai pandangan umum tersebut, pihak eksekutif yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengikuti jalannya sidang untuk mencatat seluruh masukan dan rekomendasi konstruktif demi perbaikan tata kelola keuangan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangli ke depan. (Sam-Kab).
