Redaksi
Selasa, 13 Oktober 2026 11:15 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Di tengah meningkatnya frekuensi ancaman bencana serta dampak perubahan iklim global, Provinsi Bali memperkuat pendekatan kolaboratif berbasis pentaheliks sebagai fondasi utama ketangguhan daerah. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, komunitas, hingga organisasi penyandang disabilitas kini mengambil peran aktif dalam strategi mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Komitmen kolektif tersebut menjadi benang merah dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali bersama BPBD Provinsi Bali, dengan dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana) di Denpasar.
Mengusung tema “Ngariksa Bumi Nusantara dalam Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”, forum ini mempertemukan pelbagai pihak untuk mendorong aksi nyata penyelamatan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
Ketua FPRB Provinsi Bali, Suta Wijaya, menegaskan bahwa laju degradasi lingkungan menjadi pemicu utama meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.
“Banyak penelitian telah menyebutkan salah satu penyebab bencana karena adanya degradasi lingkungan. Jadi ketika kita menjaga alam lestari, tentu potensi bencana juga pasti menurun. Upaya ini kami implementasikan dalam Gerakan Bali Menanam,” ungkap Suta Wijaya.
Sebagai langkah konkret, diluncurkan Gerakan Menanam 1 Juta Pohon di mana masyarakat dapat mendaftarkan dan memantau pertumbuhan pohon yang ditanam secara digital melalui aplikasi InaRISK Personal.
Kolaborasi kebencanaan di Bali kini merambah ke pelbagai sektor strategis:
Sektor Pendidikan: Sebanyak 15 perguruan tinggi swasta di Bali telah memenuhi sembilan indikator minimum Kampus Siaga Bencana (KSB) guna memperluas budaya sadar risiko.
Sektor Kesehatan: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) membulatkan komitmen mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, inklusif, dan tangguh agar layanan medis tetap beroperasi optimal dalam kondisi darurat.
Sektor Inklusi Disabilitas: Melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), penyandang disabilitas dilibatkan aktif sebagai perencana dan pelaku mitigasi.
“Inklusivitas dalam penanggulangan bencana bukan sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan sistem karena semua orang berhak untuk selamat,” tegas Elsye Suryawan, Ketua I ULD-PB Bali.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat, Made Rentin, mengapresiasi kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat dan media yang konsisten membangun ketangguhan daerah.
Atas dedikasi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, menyerahkan penghargaan kepada individu, komunitas, serta lembaga yang berkontribusi aktif dalam pengurangan risiko bencana di Bali.
“Penghargaan ini merupakan bentuk motivasi bahwa kerja keras mereka bermanfaat, menginspirasi, dan membawa dampak bagi masyarakat,” ujar Teja Bhusana.
Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, menambahkan bahwa ruang kolaborasi lintas sektor ini membuktikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama demi menjamin keberlanjutan pembangunan Bali di masa depan. (Riz-Kab).
