UMP Bali 2027 Naik Drastis 42,15 Persen Jadi Rp 4,55 Juta

Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan.

Angka tersebut melonjak drastis sebesar Rp1.351.828,00 atau naik sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459,00.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 yang diteken tepat pada hari baik Sukra Umanis, Ukir, Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Keputusan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Selain UMP umum, Gubernur Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus pada sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.

Akomodasi Aspirasi Serikat Pekerja Berbasis KHL

Dalam pertimbangannya, kebijakan progresif ini merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta PP Nomor 36 Tahun 2021 beserta perubahannya.

Penetapan ini sekaligus menjawab aspirasi langsung dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Para pekerja mengusulkan agar perhitungan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)—yang pada 2027 ditetapkan sebesar Rp5.604.481,00—serta mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

Dengan besaran Rp4.559.287,00, rasio pemenuhan UMP Bali 2027 terhadap KHL kini mencapai 81,35 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2026 yang baru menyentuh 61,54 persen (Rp3.207.459,00 berbanding KHL Rp5.253.107,00).

Dongkrak Gaji PPPK Paruh Waktu hingga Pekerja Pariwisata

Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, serta para pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

Kenaikan signifikan ini diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta para pekerja di sektor pariwisata.

Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara Niskala-Sakala, yang pada akhirnya mendorong produktivitas kerja.

Menutup keputusannya, Gubernur Koster turut menyelipkan pantun penyemangat bagi seluruh pekerja dan pegawai di Pulau Dewata:

“Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah, Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa. Semangat Puputan Margarana Tetap Membara, Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.” (Kab/Red).

kabar Lainnya